[wide][/wide]Belajar dari kasus ancaman pembatalan kesepakatan impor beras Indonesia oleh Thailand dua bulan lalu. Hal ini menegaskan bagi pemerintah bahwa ketahanan pangan tidak bisa hanya mengandalkan sisa produksi beras bangsa lain (impor). Sebagai salah satu konsumen beras Indonesia harus ikut bersaing dengan Nigeria, Iran dan Philipina untuk berebut pasar beras internasional. Para beras internasional merupakan thin market dimana negera produsen beras terbatas. Bangsa produsen beras besar adalah China, India, Indonesia, Bangladesh, Vietnam dan Thailand. Setiap bangsa akan melindungi kepentingan dalam negerinya dalam urusan pangan, termasuk China dan India yang berpopulasi besar. Dengan demikian Indonesia tidak bisa menggantungkan dari supply negara lain, untuk ini kedaulatan bangsa atas pangan menjadi penting, sehingga bangsa indonesia tidak lagi dipermainkan oleh bangsa lain… bahkan untuk sekedar mengisi perut.

Mengapa Indonesia tidak bisa mandiri soal pangan (beras) ? Hal ini berhubungan dengan isyu kedua tentang moratorium alih fungsi lahan. Sumber produksi pangan (beras) ditentukan oleh produktivitas per satuan luas.

Produktivitas lahan di Indonesia rata-rata 4.57 ton/ha dan susah payah untuk mengatrol kenaikannya. Luas lahan yang ditanami padi pun ’cenderung menurun’ (total luas 12,38 juta ha pada tahun 2008). Sebelum 1999 neraca lahan kita positif, namun sejak itu hingga 2004 neraca lahan -423.857 ha. Alih fungsi lahan tidak hanya terjadi di Jawa namun juga di Luar Jawa. 

BPN mensinyalir, laju konversi lahan tahun 1999-2002 rata-rata 110.000 hektar per tahun. Jika rata-rata produktivitas per hektar 4,61 ton gabah kering giling, dalam setahun produksi GKG nasional berkurang 507.100 ton, atau setara 329.615 ton beras, akibat konversi sawah. Dalam waktu 4 tahun kita kehilangan potensi produksi gabah nasional sekita 1.3 juta ton.

Konversi di Jawa terjadi karena alokasi permukiman dan peruntukan lain pada sawah beririgasi teknis. Selain itu juga karena supply air untuk sawah irigasi yang tidak optimal akibat rusaknya ekosistem daerah tangkapan air atau rusaknya infrastruktur irigasi. Kurang lebih 22.6 % jaringan irigasi pada tahun 2006 telah rusak (rusak berat dan ringan).

Atas kegagalan untuk berswasembada beras tahun tahun kemarin, pemerintah telah mencanangkan kembali untuk berswasembada beras pada tahun 2014. Agaknya moratorium alih fungsi lahan adalah salah satu perangkat untuk meng-gol-kan target tersebut.

Sumber produksi padi nasional selama ini adalah para petani yang jumlahnya hampir dari separo rumah tangga di indonesia. Artinya tanpa mereka maka jumlah padi yang dapat didistribusikan untuk konsumen sangat mnim. Namun demikian justru selama ini mereka yang kesejahteraannya jauh dibawah nilai dan peran pentingnya. Dihadapkan pada kebutuhan hidup yang layak (pendidikan dan kesehatan) maka pendapatan dari budidaya padi sangat kecil. Semakin sempit lahan yang dikuasai semakin tipis pula pendapatannya. Lantas, jika pemerintah menghentikan alih fungsi lahan, apa insentif bagi mereka (petani kecil) yang setia menanam padi? (WHN).

Leave a Reply

COMMENTS