Meskipun dampak kenaikan harga pangan tidak sampai menimbulkan krisis pangan yang serius di Indonesia, tetapi berbagai bahan pangan terus meningkat. Kenaikan harga pangan ini membuat keluarga miskin semakin sulit memperoleh pangan karena kelompok pendapatan terendah mengalokasikan lebih dari 70 persen pendapatan mereka untuk pangan.

Karena pangan merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat ditunda, maka keluarga-keluarga miskin akan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pangannya dan mengurangi pengeluaran untuk non-pangan seperti pendidikan dan kesehatan. Hal ini dapat berdampak serius tidak hanya pada gizi, tetapi juga kesehatan dan pendidikan anak-anak. Kenaikan harga pangan dengan demikian berdapak tidak hanya pada penurunan pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga kesehatan dan pendidikan anak-anak.

Sumber Daya Lokal Sebagai Andalan

Kebutuhan pangan penduduk Indonesia akan terus meningkat pada waktu mendatang. Dengan penduduk sekitar 230 juta jiwa pada tahun 2007 tercatat dan bertambah 1,34 persen per tahun,  maka dibutuhkan pangan dalam jumlah yang besar dan semakin bervariansi. Untuk kebutuhan beras saja, pada tahun 2009 diperlukan penambahan produksi beras sebanyak 1,8 juta ton atau setara dengan tiga juta ton gabah kering giling. Agar dapat meningkatkan gabah sebesar itu diperlukan penambahan areal sawah seluas 600.000 hektar.

Tantangan lain yang dihadapi antara lain seperti tema HPS tahun ini yang dipilih Organisasi Pangan Dunia (FAO), yakni perubahan iklim dan bioenergi. Menurut FAO, perubahan iklim yang diperkirakan semakin memburuk pada waktu mendatang berdampak terhadap produksi pertanian dan ketersediaan pangan. Meskipun berdampak kepada semua orang, kurban utamanya adalah negara-negara miskin – khususnya petani kecil, nelayan dan masyarakat sekitar hutan.

Untuk menghadapi tantangan tersebut sesungguhnya pemerintah telah memiliki posisi yang jelas seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan. PP itu menyebutkan bahwa untuk mewujudkan penyediaan pangan dilakukan dengan mengembangkan sistem produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

Namun berbagai fakta tentang besarnya impor input pertanian dan produk pangan serta terbatasnya ketersediaan sumber daya produksi pertanian pangan mencerminkan bahwa kebijakan itu belum dijalankan dengan baik. Kemandirian dan kedaulatan pangan sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber-sumber produksi pangan, terutama lahan, air, benih, dan pupuk.

Akses terhadap sumber produksi pangan, khususnya tanah yang cukup merupakan elemen kunci terpenuhinya kebutuhan pangan yang merupakan hak asasi manusia. Tiada atau kecilnya akses terhadap tanah menyebabkan rakyat tidak dapat memproduksi pangan sendiri atau tidak bisa memperoleh pendapatan sehingga terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan kelaparan.

Untuk menghadapi berbagai tantangan pemenuhan pangan rakyat penting bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang komprehensif yang berbasis sumberdaya lokal. Kebijakan itu harus dapat melindungi dan meningkatkan akses petani terhadap sumber daya penting untuk produksi pangan, yakni tanah, air irigasi, benih dan pupuk serta harga yang layak bagi petani. Dukungan anggaran yang memadai serta komitmen yang kuat dari pemerintah dalam menjalankan kebijakan baru merupakan kunci pembaruan sistem pangan di tingkat nasional, daerah dan lokal.

Leave a Reply

COMMENTS