Hari Pangan Sedunia (HPS) yang diperingati setiap 16 Oktober menjadi kesempatan kita untuk lebih memahami tentang arti penting pangan bagi kehidupan manusia serta besarnya persoalan kelaparan yang diderita penduduk dunia. Harga pangan yang naik tajam terutama beberapa bulan terakhir menjadi kado pahit HPS tahun ini. Ratusan juta penduduk  miskin dunia yang selama ini kekurangan pangan semakin sulit memperoleh berbagai bahan pangan yang naik rata-rata lebih dari 70 persen. Jumlah penduduk kurang pangan juga meningkat karena yang sebelumnya berada sedikit di atas garis kemiskinan tidak mampu lagi membeli pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup.

Kenaikan harga pangan yang menyebabkan krisis pangan di puluhan negara menjadi hal penting untuk direfleksikan dalam HPS tahun ini. Krisis pangan yang terjadi menunjukkan bahwa fondasi sistem pangan berbagai negara sedang berkembang sangat rapuh. Banyak negara sedang berkembang sejak tahun 1980-an membuka pasar pertaniannya dan masuk dalam gelombang liberalisasi perdagangan. Sejak itu impor pangan murah membanjiri pasar domestiknya. Sebagai akibatnya, pertanian pangan milik jutaan keluarga petani yang berbasis aneka sumber daya lokal dan menjadi tulang punggung ketahan pangan nasional semakin tersingkirkan.

Sistem Pangan yang Rentan

Berbagai kesepakatan internasional dan perundangan nasional mengakui pangan sebagai hak asasi manusia dan pemenuhannya menjadi tanggungjawab pemerintah. Namun dalam liberalisasi perdagangan, campur tangan pemerintah dianggap sebagai penghalang utama perdagangan bebas. Kenyataan menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan yang dikuasai oleh segelintir perusahaan multinasional (MNCs) telah menghalangi akses pasar negara-negara sedang berkembang dan mempersempit kesempatan petani kecil untuk memasuki pasar. MNCs yang semakin terkonsentrasi dan jumlahnya menjadi semakin kecil justru semakin menguasai pasar termasuk dalam menentukan harga input maupun produksi pertanian pangan.

Krisis pangan yang menyebabakan penduduk miskin semakin kekurangan pangan tidak membuat perusahaan pertanian pangan bangkrut tetapi justru membaut pundi-pundi keuntungan mereka makin banyak. Hal itu mengindikasikan bahwa pertanian pangan tidak hanya dijadikan barang dagangan, tetapi barang spekulasi. Liberalisasi pertanian ini mengakibatkan hancurnya usaha tani tradisional milik jutaan keluarga petani kecil yang sebelumnya menjadi penopang ketahanan pangan nasional.

Pada awal bulan lalu, harian ini (Kompas, 1/9/08) menulis bahwa Indonesia sebagai bangsa agraris sudah masuk dalam ”perangkap pangan” negara maju dan kapitalisme global. Tulisan itu telah menggugah kesadaran publik tentang situasi pangan nasional saat ini. Meski ada yang kurang sependapat, namun fakta tentang ketergantungan terhadap impor bahan pangan utama nonberas dan input pertanian menunjukkan bahwa ketahanan pangan nasional kita dalam kondisi rentan.

Kerentanan itu juga terlihat dalam laporan awal Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) yang memasukkan Indonesia ke dalam daftar 37 negara terkena krisis pangan yang sifatnya lokal. Namun dalam daftar berikutnya, Indonesia tak lagi masuk di dalamnya. Hal itu antara lain disebabkan peningkatan produksi padi tahun ini sehingga tidak perlu mengimpor beras, bahkan muncul wacana bahwa Indonesia ekspor beras.

Leave a Reply

COMMENTS