Jakarta-Rencana kenaikan BBM yang dilakukan pemerintah dalam waktu dekat ini diyakini akan memukul masyarakat berpenghasilan rendah. Seperti yang sudah-sudah, kenaikan BBM mendorong naiknya harga pangan. Akibatnya daya beli masyarakat turun. Jika demikian situasinya maka ancaman rawan pangan bagi masyarat kelompok ini menjadi nyata.

Data BPS menyebutkan bahwa 60 persen penduduk miskin tinggal di pedesaan. Dan mereka adalah petani kecil. Sampai hari ini petani menanggung dua beban sekaligus. Disatu sisi sebagai produsen pangan untuk menyediakan pangan penduduk negeri ini. Disisi yang lain sebagai nett consumer dengan daya beli rendah.

Kenaikan BBM dipastikan membuat petani makin menjerit. “Petani kecil (gurem) memiliki resiko besar atas kenaikan BBM ini. Dengan pendapatan kurang dari Rp. 500.000/bulan melonjaknya harga pangan tentu menyulitkan. Belum lagi naiknya harga input pertanian sebagai imbas kenaikan BMM” ungkap Said Abdullah, advokasi officer KRKP.

Masih menurut said, Sebelum kenaikan BBM saja setidaknya 55 persen pendapatan dialokasikan untuk modal termasuk membeli benih, pupuk, dan pestisida. Naiknya BBM diperkirakan meningkatkan harga input 10-15 persen. Belum lagi rencana pemerintah mengurangi subsidi pupuk dan benih yang termuat dalam RAPBN P 2012. Subsidi pupuk akan dipangkas dari Rp16,94 triliun Rancangan APBN Perubahan 2012 menjadi Rp 13,95 triliun atau berkurang Rp 2,98 triliun. Sementara subsidi benih dipotong hingga 53,7%, dari  Rp279,9 miliar dalam APBN 2012 menjadi hanya Rp129,5 miliar dalam RAPBN-P 2012 (Media Indonesia, 14/3/2012). Jika demikian maka alokasi pendapatan petani untuk modal bisa sampai 60-75 persen.

Dapat dipastikan petani terus bergulung hutang untuk modal tanam. Dengan beban seperti itu maka petani akan semakin dalam terperosok ke jurang kemiskinan. Sekalipun pada akhir pebruari pemerintah telah menaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras. Kendati naik, angknya masih kalah jauh dibanding BBM. Bandingkan, BBM naik Rp.1000 sampai 1500/liter sementara HPP untuk gabah kering panen hanya naik tak lebih dari Rp.900/kg. Sungguh sebuah ironi. Padahal isu kenaikan BBM saja serta merta mendorong harga pangan naik 10-15 persen, ungkap said.

Dengan demikian petani akan menanggung beban kenaikan disisi konsumsi sekaligus kenaikan harga input produksi. Pemberian BLT selain tidak mendidik,hanya pelipur lara sesaat. Kebijakan ini diyakini tidak akan menjawab persoalan pokok petani.

Seyogyanya uang penghematan subsidi BBM yang mencapai 38 triliun dialokasikan untuk membantu petani dari sisi produksi juga konsumsi. Jaminan harga dan ganti rugi gagal panen, adanya ruang akses atas lahan dan input pertanian yang tak memberatkan, adanya asuransi kesehatan dan pendidikan bagi keluarga petani bisa jadi pilihan kebijakan yang dibutuhkan petani.

Sudah saatnya pemerintah memperhatikan nasib petani jika tak ingin jumlah orang miskin bertambah dan pangan tak tersedia di meja kita. Karena petani kecilah pemberi makan negeri ini. Fakta 55 persen pangan didunia dan 97 persen beras di indonesia adalah produksi mereka hendaknya menjadi alasan kuat untuk membelanya. Kecuali jika kita memilih menjadi bangsa yang tak tahu balas budi.

Informasi lebih lanjut:
Said Abdullah
Manager Advokasi dan Jaringan
Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)
Telp.: 081382151413
Fax : 0251 8423752
Email: ayip[at]kedaulatanpangan.net, koecluck[at]gmail.com

Leave a Reply

COMMENTS