DPR telah mengesahkan UU Pangan baru yang dinilai lebih baik, lebih melindungi kepentingan produsen dan konsumen dengan pengaturan pada ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi, dan keamanan pangan. Dengan undang-undang ini diharapkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan dapat diwujudkan.

Perubahan undang-undang pangan sedari awal diisikan segudang harapan akan terjadinya perubahan perundangan yang mampu memenuhi hak setiap warga negara atas pangan. Munculnya term kedaulatan pangan pada ketentuan umum dan dijadikannya sebagai azas dalam Undang-undang pangan memberikan pengharapan bahwa UU ini telah menggunakan pendekatan hak atas pangan.

Jika mencermati menimbang, mengingat dan pasal-demi pasal Undang-undang Pangan yang baru ini maka realisasi pemenuhan hak atas pangan bisa jadi jauh dari yang seharusnya. Dalam menimbang dan mengingat tak satupun acuannya pada ketentuan hak atas pangan semisal ecosoc right.

Secara umum undang-undang ini sebagiannya masih banyak mengatur soal industri pangan terutama pada bagian konsumsi dimana pengaturan akan syarat, tata cara, dan pemasaran produk pangan diatur. Adanya pengaturan ini menunjukkan bahwa pangan masih dipandang sebagai komoditas. Pasar menjadi media pemenuhannya. Padahal kenyataan saat ini justru pasar yang menyebabkan distorsi distribusi dan terhalanginya pemenuhan hak atas pangan.

Tak hanya lemah dalam pendekatan hak atas pangan, UU ini juga dinilai lemah dalam aspek gender. Dalam ketentuan umum misalnya tak satupun dari definisi petani dan nelayan yang menyatakan bahwa petani atau nelayan adalah laki-laki dan perempuan. Keberadaan perempuan disimplikasi dan seolah menjadi bagian yang secara otomatis mendapat tempat dan peran yang sama dengan laki-laki. Padahal selama ini perempuan menjadi pihak yang paling besar perannya dalam penyediaan pangan namun seringkali absen dalam pengambilan keputusan dan lemah dalam pengetahuan.

Undang-undang ini memberikan banyak tanggungjawab dan kewajiban kepada pemerintah selaku pengembannya. Namun jika dilihat secara keseluruhan tidak ditemukan satupun pasal yang memungkinkan masyarakat atau rakyat meminta pertanggungjawaban jika kewajiban itu gagal dilakukan. dalam undang-undang ini tidak ada diatur soal mekanisme tanggung gugat negara oleh rakyatnya. Padahal dalam pendeka-tan hak atas pangan mekanisme tanggung gugat menjadi keharusan sebagai alat untuk mengontrol dan memastikan terpenuhinya hak atas pangan.

Untuk mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan, UU ini mengamanatkan pembentukan kelembagaan pangan. Kelambagaan pangan merupakan lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Lembaga ini bertugas mengurus pangan yang meliputi pangan lokal, maupun impor.

Seperti disampaikan Wakil Ketua Komisi IV, Herman Khaeron, UU ini memberikan opsi yang memngkinkan pembentukan Kementerian Pangan atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK).   Lembaga ini bisa mengusulkan kepada presiden untuk memberikan penugasan khusus kepada badan usaha milik negara dibidang pangan untuk terlibat dalam pengadaan, pengimpanan dan distribusi pangan.

Dalam persoalan pangan di Indonesia kelembagaan pangan menjadi salah satu akar persoalan selama ini. Badan Ketahanan Pangan (BKP) yang secara teknis diserahi mengurus ketahanan pangan tidak cukup punya “kuasa politik” ketika berhadapan dengan kementerian diluar Kementan. Sementara Dewan Ketahanan Pangan yang berada pada tataran politis tak punya visi yang kuat untuk mendorong multistakeholder terlibat dalam urusan pangan.

Pertanyaannya apakah dengan dibentuk lembaga setingkat kementerian atau LPNK dapat mengatasi persoalan yang selama ini ada atau akan memperberat situasi dan persoalan kusutnya birokrasi. Rasanya tidaklah cukup mendorong lahirnya kementerian urusan pangan semata. Bisa jadi tawaran tertinggi adalah menteri koordinator urusan pangan. Dengan posisi menko, maka gerak langkah semua kementerian dapat diarahkan pada cita-cita yang sama.

Harus disadari bahwa persoalan pangan lintas sektor. Sebuah kemustahilan persoalan pangan dapat diselesaikan oleh hanya satu sektor atau kementerian saja. Pengalaman selama ini menunjukkan bagaimana ketidak seiramaan kementerian terkait dalam upaya mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan. Untuk itu diperlukan kelembagaan pangan yang bisa mengkoordinasikan, mengatur dan mengarahkan lintas kementerian terkait pangan. Jika tidak rasanya persoalan koordinasi dan ego sektoral akan jadi bibit penyakit pencapaian cita-cita yang diamanatkan undang-undang pangan baru ini.

 

Said Abdullah

Manager Advokasi Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)
Sindangbarang Grande No 16, Sindangbarang, Bogor

Telp./fax: 0251 8423752
Email: admin[at]kedaulatanpangan.net
Web: kedaulatanpangan.net

Leave a Reply

COMMENTS