Seperti diberitakan media masa belakangan ini ada dua kasus yang bertalian dengan praktek suap dan korupsi yaitu impor sapi dan benih yang menyita perhatian khalayak dilingkup kerja Kementerian Pertanian. Kedua kasus tersebut melibatkan anggota legislatif, BUMN dan ada kemungkinan juga eksekutif dalam hal ini Kementerian Pertanian.

Dua kasus tersebut diyakini hanyalah puncak gunung es dari praktek-praktek serupa untuk program dan proyek lainnya di lingkup Kementerian Pertanian. Hal ini didasari atas banyaknya program yang sejenis. Belum lagi program-program Bansos yang ditenggarai menjadi bancakan dan mainan kelompok pemburu rente.

Terungkapnya kasus tersebut tentu saja melukai perasaan dan rasa keadilan para produsen pangan skala kecil (petani, peternak, nelayan, pekebun skala kecil). Program-program yang dibuat seharusnya ditujukan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan produsen pangan skala kecil yang terjadi justru dinikmati pihak lain. Pada titik ini produsen kecil sekedar menjadi “stempel” atas program dan kebijakan yang dibuat.

Banyaknya program dan kebijakan yang dibuat semestinya berkorelasi positif dengan peningkatan kesejahteraan produsen pangan sekala kecil. Apalagi anggaran juga terus mengalami peningkatan. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa anggaran di Kementerian Pertanian setiap tahun terus meningkat. Jika pada tahun 2006 anggaran kementerian Pertanian 5.5 triliun naik menjadi 6.5 triliun pada tahun 2007. Setahun kemudian anggaran naik menjadi 7.2 triliun. Sementara pada tahun 2008 hingga 2012 berturut-turu naik masing-maisng menjadi 7.6 triliun, 8.0 triliun, 17.7 triliun dan 17.7 triliun.

Tak hanya anggaran Kementerian Pertanian, subsidi pun terus meningkat, contohnya subsidi benih. Subsidi benih juga mengalami peningkatan dari 479 miliar pada tahun 2007, menjadi 985,2 miliar tahun 2008 dan naik masing-masing menjadi 1,5 triliun dan 2,17 triliun pada 2009 dan 2010. Walaupun sempat menurun pada tahun 2011 menjadi 120, 3 miliar namun kembali naik menjadi 279,9 miliar pada 2012.

Besarnya anggaran dan dana subsidi pada kenyataannya tidak diterima sepenuhnya oleh produsen pangan skala kecil. Dalam berbagai kajian yang dilakukan nyata bahwa anggaran yang dikucurkan lebih banyak diselewengkan. Dengan kata lain tak sampai ke sasaran. Padahal penyerapan anggaran belanja Kementerian Pertanian mengalami peningkatan, yaitu dari 80,9 persen pada APBNP tahun 2007, menjadi 90,1 persen pada APBNP tahun 2011.

Terungkapnya kasus suap impor daging dan korupsi benih tersebut dengan jelas menunjukkan adanya “pelarian uang rakyat untuk kepentingan kelompok tertentu. Selain itu kasus-kasus tersebut juga memperlihatkan bahwa produsen pangan skala kecil telah menjelma menjadi sekedar “komoditas”. Dengan dalih untuk kepentingan dan kesejahteraan produsen pangan skala kecil program dibuat lalu diselewengkan atau dikorupsi. Sementara produsen pangan kecil sebagai sasaran utama tak berubah situasinya. Hingga tahun 2012 BPS mencatat dari 28,59 juta jiwa penduduk miskin lebih dari setengahnya atau 18,08 juta jiwa tinggal di pedesaan berprofesi sebagai produsen pangan skala kecil.

Atas situasi ini maka produsen pangan skala kecil bisa menagih haknya karena kegagalan pemerintah selaku penyelenggara negara memenuhinya. Tak ada piliha lain bagi pemerintah selain segera memenuhi hak-hak produsen pangan skala kecil dengan mejalankan program dan kebijakan sesuai dengan kebutuhan mereka. Pemerintah harus melibatkan produsen pangan skala kecil dalam perencanaan, implementasi dan pengawasan program dan kebijakannya. Dengan demikian produsen pangan skala kecil menjadi pemilik dari pembangunan itu sendiri bukan sekedar pelengkap apalagi korban.

Leave a Reply

COMMENTS