Target pemerintahan Jokowi-JK dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan adalah tercapainya swasembada pangan dalam kurun waktu 3 tahun selama masa pemerintahannya. Hal ini disampaikan dalam berbagai kegiatan blusukannya ke daerah-daerah. Pemerintah juga  mengumumkan program prioritas pencapaian swasembada pangan dengan mengalokasikan APBN untuk bidang pertanian sebesar 23,5 Triliun rupiah dan  membangun 49 waduk di seluruh Indonesia.

Optimisme kedaulatan pangan ternyata belum serta merta dirasakan oleh berbagai pihak. Sebab harga BBM yang seringkali fluktuatif menyebabkan tingginya harga bahan pokok di masyarakat, penyaluran raskin yang tidak optimal meresahkan masyarakat kecil, penetapan HPP yang masih rendah belum mensejahterahkan petani, dan kebijakan impor bahan pangan strategis berlawanan dengan cita-cita kemandirian pangan. Selain itu lembaga stabilisasi harga saat ini masih bertumpu pada bulog yang juga dituntut untuk menghasilkan laba, sehingga distribusi beras sebagai makanan pokok rakyat Indonesia sampai saat ini belum optimal.

Berkaca dari berbagai hal tersebut, optimisme untuk mewujudkan kedaulatan pangan dengan target swasembada pangan menjadi hal yang perlu dipertanyakan. Realistiskah target swasembada pangan saat ini? Mengingat banyak hal penting yang belum menjadi konsentrasi pemerintah untuk mencapai target tersebut. Oleh karena itu Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) menilai bahwa pemerintah perlu diingatkan kembali terkait hal ini. Pelaksanaan diskusi dan pertemuan-pertemuan akademis dengan menggandeng akademisi dan jaringan masyarakat menjadi penting dilakukan untuk mengingatkan pemerintah saat ini agar meninjau dan mengevaluasi kebijakan pangan yang diambil dengan segala pertimbangan peristiwa yang saat ini sedang terjadi di masyarakat.

Tantangan dan Peluang Swasembada Pangan

Target swasembada pangan yang digadang-gadang oleh pemerintah memiliki banyak tantangan yang perlu dihadapi. Tantangan tersebut mencakup berbagai hal seperti kondisi sosial, ekonomi, politik di Indonesia dan Internasional. Saat ini produk pertanian dalam negeri sangat sulit bersaing dengan meningkatknya standar kualitas produk pertanian yang diterapkan di Internasional. Petani dalam negeri sangat sulit bersaing dengan produk pangan seperti Thailand dalam hal pemenuhan beras berkualitas baik.

Dalam hal kebijakan pangan, pemerintah daerah dan pusat tidak selaras. Realitas politik di daerah tidak menempatkan pangan sebagai hal yang perlu diutamakan, koordinasi dan implementasi undang-undang terkadang tidak terlaksana di tingkat daerah, sehingga visi dan misi pemerintah pusat dan daerah tidak sinkron untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan pertanian. Selain itu, perubahan iklim yang merupakan isu global yang saat ini masih dihadapi petani dan tidak berdaya ketika terjadi kegagalan panen dan penundaan masa tanam, dan lain sebagainya.

Menurut Direktur Kajian Strategis Kebijakan Pertanian (KSKP) IPB, ada 5 isu strategis umum yang menjadi tantangan mewujudkan swasembada pangan, antara lain: sumber daya manusia pertanian, sumber daya alam/fisik, kelembagaan, teknologi, dan kebijakan.

Saat ini, kualitas sumber daya manusia pertanian di Indonesia berkurang. Sebanyak 60,8% petani di Indonesia berumur 45 tahun keatas, dan 73,97% petani memiliki tingkat pendidikan sampai SD atau tidak tamat SD. Persaingan dengan sektor jasa menjadi akibat kelangkaan tenaga kerja di bidang pertanian sebab penilaian masyarakat terhadap dunia pertanian sebagian besar tidak menyenangkan, pemuda lebih memilih bekerja di sektor jasa dan isdustri dibandingkan di lahan pertanian, terutama pertanian padi.

Sumber daya alam pertanian kini semakin menurun kuantitas dan kualitasnya. Meskipun terdapat undang-undang sebagai payung hukum untuk mencegah alihfungsi lahan pertanian, tetap saja konversi lahan pertanian menjadi non pertanian seluas 110 Ha pertahun terus terjadi. Berdasarkan data yang dihimpun Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), 49,5% petani di Jawa dan 1,7% petani di luar Jawa kini tidak memiliki  lahan. Ironisnya, lahan pertanian pangan yang menghidupi 91,91 juta jiwa hanya bertambah dari 7,77 juta Ha pada tahun 1986 menjadi 8 Juta Ha pada tahun 2012, hanya 2,9% peningkatannya. Sementara itu Lahan perkebunan yang hanya dimiliki sedikit orang meningkat dari 7,77 Juta Ha menjadi 21,41 Juta Ha, meningkat 144%.

50% jaringan irigasi strategis nasional di Pulau jawa sebagai lumbung pangan nasional rusak parah, sehingga perbaikan irigasi menjadi penting dilakukan. Revitalisasi irigasi memang menjadi andalan pemerintah baru kali ini, namun faktanya saat ini sumber-sumber air berkurang hampir di semua daerah, meskipun irigasi baik tapi sumber airnya tidak ada, maka sebuah kesia-siaan. Selain itu, rusaknya agroekosistem yang menyebabkan ledakan populasi hama akibat penggunaan bahan-bahan kimia dalam pertanian belum bisa teratasi. Sebab aplikasi pertanian berkelanjutan menggunakan bahan alami dan sistem penyeimbangan ekosistem belum menjadi perhatian utama yang serius bagi pemerintah saat ini.

Kelembagaan pertanian yang solid dan terkoordinasi dengan baik adalah salah satu kunci penguatan posisi petani untuk mewujudkan swasembada pangan. Namun, kenyataan di lapangan, bukan karena banyaknya organisasi-organisasi petani yang terbentuk, tetapi peran pemerintah tidak mengakomodir kepentingan organisasi-organisasi tani tersebut. Hanya organisasi tani yang diakui pemerintahlah yang mendapatkan fasilitas. Tidak hanya tentang kelembagaan tani, lembaga pertanian pemerintah juga tidak luput dari masalah. Temuan PSKP menunjukkan lembaga penyuluhan, perbenihan, dan pemuliaan tanaman pemerintah mengalami perlambatan regenerasi. Di lembaga perlindungan tanaman, 60% pegawai Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (POTP) berusia diatas 50 tahun.

Inovasi teknologi pertanian saat ini telah banyak dilakukan oleh anak-anak bangsa melalui penelitian dan riset di berbagai perguruan tinggi. Namun penggunaan teknologi tersebut hanya sampai pada sebatas uji coba, dan sangat sedikit diimplementasikan untuk kepentingan nasional secara nyata. Seperti kasus yang terjadi baru-baru ini, dimana pemerintah lebih memilih melakukan impor benih padi hibrida dari Cina daripada menggunakan produk hasil temuan dari lembaga riset dan perguruan tinggi di Indonesia. Alasannya klasik, masalah standarisasi. Hal tersebut kemudian menjadi tantangan dan peluang bagi pemerintah bahwa untuk swasembada pangan berkelnajutan, penggunaan inovasi dan teknologi pertanian karya anak bangsa dan upaya standarisasinya harus dilakukan.

Memperhatikan berbagai kebijakan pangan saat ini dengan fokus pada pencapaian swasembada pangan, jelas terlihat bahwa peningkatan produksi menjadi yang utama. Tidak mengherankan jika infrastruktur dan mekanisasi menjadi agenda besarnya, seperti pembangunan waduk dan pembagian alat-alat pertanian di berbagai daerah. Begitu pula dengan subsidi pupuk dan benih dilakukan dengan mengoptimalkan distribusinya. Namun ada hal yang tidak kalah menarik, yaitu pemberlakuan HPP baru melalui Inpres No. 15 tahun 2015 menjadi Rp. 3.700,-. Faktanya di berbagai daerah, pemberlakuan HPP ini tidak berfungsi signifikan, sebab petani masih mampu menjual gabahnya dengan harga yang lebih tinggi melalui tengkulak. Pertanyaannya adalah, HPP tersebut sebenarnya menguntungkan siapa? Mengingat kondisi di lapangan, penyerapan gabah petani oleh Bulog dilakukan dengan pembelian melalui distributor, bukan dari petani langsung.

Kelima isu strategis utama tersebut merupakan hal yang penting untuk menjadi perhatian dalam mencapai swasembada pangan. Apakah isu-isu tersebut sudah menjadi bagian strategi untuk dipecahkan permasalahannya atau tidak. Jika tidak, maka swasembada pangan terutama pangan pokok (beras) berkelanjutan menjadi nihil di masa depan.

 

*disarikan dari Serial diskusi Kedaulatan Pangan KRKP

Leave a Reply

COMMENTS