Jika swasembada pangan tercapai, artinya tidak ada lagi impor. Swasembada pangan bukanlah hal yang baru. Kita dapat belajar pada pemerintahan sebelumnya di masa Presiden SBY yang telah menjadikan pangan sebagai prioritas isu melalui swasembada 5 komoditas pangan strategis yaitu beras, kedelai, jagung, gula, dan daging sapi.

Importasi pangan menjadi menarik untuk diperhatikan sebagai pisau analisis swasembada pangan. Pada era awal kepemimpinan SBY tahun 2003, laju impor pangan di Indonesia sebesar 3,34 Milyar USD dan di akhir-akhir masa pemerintahannya di tahun 2013 laju impor pangan menjadi 14,9 Milyar USD. Peningkatan laju impor pangan Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun pemerintahan sebelumnya meningkat sebesar 346%. Ini merupakan angka yang sangat signifikan dan cukup ironis mengingat target swasembada yang dicanangkan sejak awal pemerintahan tidak berakhir manis dengan angka merah peningkatan laju impor pangan yang sangat besar.

Menjadi pertanyaan kemudian mengapa laju impor pangan ini menanjak signifikan. Anggaran pertanian tentu menjadi sorotannya. Tetapi jika melihat data anggaran pertanian tahun 2004 sebesar 10,1 Triliun menjadi 71,9 Triliun pada 2013, menjadi tidak masuk aneh jika anggaran pertanian dipermasalahkan. Dapat dibayangkan bahwa dalam kurun 2 periode pemerintahan anggaran pertanian terus meningkat hingga 611% tetapi laju impor pangan meningkat 346%. Idealnya, investasi pemerintah melalui peningkatan anggaran pertanian harus diiringi dengan penurunan laju impor pangan sebab investasi tersebut dimaksudkan untuk mencapai target swasembada pangan. Jika swasembada pangan tercapai tentu tidak ada lagi impor pangan. Realitanya ternyata berbeda, investasi semakin besar, laju impor pun semakin besar. Sungguh ironis.

Subsidi pupuk diketahui menjadi penyumbang besar dalam alokasi anggaran pertanian sebelumnya, sekitar lebih dari 20 Triliun. Tidak mengherankan dalam kurun waktu tahun 2000-2009 terjadi peningkatan penggunaan pupuk yang besar di Indonesia antara UREA 80,8%, TSP 302%, ZA 371%, dan NPK 82,20%. Penggunaan pupuk kimia yang sangat tinggi di Indonesia adalah masalah besar bagi kondisi agroekologi. Dalam ilmu budidaya tanaman, semakin tinggi penggunaan bahan sisntetis dalam pertanian, semakin merusak struktur tanah. Syarat optimalisasi pertanian adalah penyehatan agroekologi, sementara kenyataanya saat ini di Indonesia menurut KSKP IPB, agroekologi kita semakin tidak sehat.

Aspek distribusi dalam kebijakan pangan adalah hal yang perlu dicermati. Dalam perdagangan pangan, Indonesia tidak dapat lepas dari sistem perdagangan pangan global sebab untuk memenuhi kebutuhan pangan dan cadangan pangan dalam negeri kita masih belum terlepas dari ketergantungan impor pangan strategis. Hal ini tentu berkaitan dengan kondisi sistem distribusi pangan dalam level nasional. Yang menjadi masalah adalah tentang fluktuasi harga yang seringkali terjadi dan merugikan petani serta hanya menguntungkan beberapa pihak saja. Pihak yang dimaksud mengnabil keuntungan adalah mafia-mafia pangan yang sering bermain dalam perdagangan pangan strategis seperti beras, kedelai, bawang merah, dan lain sebagainya.

Seperti kasus peningkatan harga beras yang baru-baru ini terjadi, kelangkaan pasokan menjadi alasan. Kelangkaan pasokan tersebut memaksa pemerintah untuk melakukan impor pangan untuk memenuhi cadangan pangan nasional. Operasi pasar kemudian diambil pemerintah sebagai langkah menstabilkan harga, namun kebijakan tersebut tidak berdampak signifikan atas pemulihan harga beras di pasar. Selanjutnya muncullah Inpres No. 5 tahun 2015 tentang peningkatan HPP Gabah kering giling dan Gabah kering panen. Inpres inipun dianggap tidak berpengaruh signifikan sebab masih dianggap belum menjadi harapan petani di sejumlah daerah dan cadangan pangan pemerintah tetap masih terancam belum mencukupi sehingga impor beras tetap akan dilakukan. Seperti disebutkan di awal, peningkatan HPP kemudian menguntungkan siapa?

Mendorong dikeluarkannya Inpres peningkatan HPP di tingkat penggilingan dinilai merupakan cara halus mafia pangan untuk memperoleh keuntungan dalam bisnis perberasan dalam negeri permainan pasokan menjadi mainstream dilakukan untuk menciptakan kelangkaan. Masuk diakal jika menilik realita distribusi pangan dalam hal ini distribusi beras yang dilakukan pemerintah melalui Bulog.

Mencapai target swasembada pangan, Bulog kuncinya. Pengukuran data distribusi beras tentu mengacu pasokan yang Bulog miliki. Cadangan beras nasional dihitung berdasarkan stok di gudang Bulog. Namun kelemahan Bulog, tidak bisa menggudangkan semua beras hasil produksi petani. Jika Produksi Gabah Kering Panen (GKP) sebesar 71 juta ton, bukan berarti angka tersebut adalah cadangan pangan nasional, itu merupakan angka produksi total. Itu tidak bisa direlasikan dengan cadangan pangan pemerintah. Bulog hanya memiliki kemampuan menyerap lebih kurang 10% dari produksi beras total, sekitar 7,1 Juta ton GKP. Jadi, kecil kemampuan Bulog untuk menyerap hasil petani untuk menyediakan cadangan pangan Indonesia. Mekanisme perolehan anggaran Bulog untuk menyerap petani pun melalui mekanisme persetujuan DPR.

Masalah lain di level bawah adalah Bulog tidak mampu bersaing untuk membeli beras langsung dari petani, sebab meskipun ada peningkatan HPP 10% melalui Inpres No. 5 Tahun 2015, petani masih lebih memilih menjual gabahnya ke distributor lain yang harga pembeliannya telah lebih tinggi daripada HPP. Hal ini menjadi dilematis karena Bulog terikat aturan tidak membeli gabah petani di atas HPP yang telah ditentukan.

KRKP menjelaskan bahwa logika sederhana swasembada pangan terkait pada Bulog, angka konsumsi, dan angka impor. Bulog yang memiliki peran sentral sebab data patokan pemerintah untuk mengetahui angka cadangan pangan dan kebutuhan produksi ada pada Bulog. Sementara untuk mendukung pencapain indikator swasembada pangan adalah pada angka konsumsi.

Sederhana. Untuk mencapai swasembada pangan, maka angka konsumsi diturunkan. Saat ini rilis data terbaru angka konsumsi pangan (beras) Indonesia telah mengalami penurunan yang signifikan dari 139 Kg/kapita/tahun menjadi 113 Kg/kapita/tahun yang telah diumumkan oleh Wakil Presiden RI beberapa waktu yang lalu. Dan yang terakhir menjadi patokan indikator swasembada pangan adalah angka impor. Logikanya, hitung-hitungan data produksi dan angka konsumsi yang menurun saat ini yang dipakai pemerintah, seharusnya Indonesia tidak perlu melakukan impor pangan. Namun sistem distribusi pangan yang membuka keran impor untuk pemenuhan cadangan pangan nasional tidak selaras dengan logika data yang digunakan pemerintah. Artinya ada yang perlu ditinjau kembali.

Banyak pekerjaan rumah yang perlu dilakukan pemerintah untuk mengevaluasi kembali target swasembada pangan yang hendak dicapai baik dari aspek produksi, distribusi dan konsumsi. Dari logika anggaran dan importasi hingga teknis dan hitung-hitungan pendistribusian pangan hingga ke level bawah. Perbaikan sistem pangan dari segala lini penting untuk dilakukan agar target swasembada pangan menjadi realistis untuk dilakukan pada pemerintahan ini kedepannya.

 

image source: tiwilestari.blogspot.com

Leave a Reply

COMMENTS