Pendekatan pembangunan pertanian yang tidak memperhatikan aspek keberlanjutan akan mengancam produksi dan ketersediaan pangan. Degradasi ekosistem pertanian terus terjadi secara masif. Praktek pertanian selama ini yang dilakukan dengan penggunaan input pertanian (pupuk, pestisida, herbisida sintetis) yang tidak tepat, berlebihan dan terus menerus secara nyata menyebabkan kerusakan eksositem pertanian. Lahan semakin tidak subur, serangan hama penyakit meningkat adalah contoh dampak yang ditimbulkannya.

Hal ini tentu saja bisa mengancam cita-cita swasembada dan kedaulatan pangan seperti yang tercantum dalam nawacita. Apalagi diperberat dengan dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Produksi pertanian terus berfluktuasi yang berujung pada maraknya impor. Pada tahun 2014 saja tercatat 18 juta ton atau setara dengan 7,6 miliar USD Indonesia mengimpor tanaman pangan.

Menjawab persoalan tersebut pendekatan agroekologi bisa menjadi alternatif model pembangunan pertanian ke depan. Agroekologi menjadi alternatif yang mengedepankan aspek keberlanjutan dan keadilan bagi lingkungan dan petani. Negara-negara maju semisal Prancis, Jerman dan beberapa negara Amerika Latin telah menerapkan model ini dan terbukti mampu menjawab kebutuhan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Namun sayang, agroekologi tidak dipilih menjadi kebijakan karena dianggap tidak memiliki produkitivitas tinggi.

Hal ini yang mendasari dilakukannya seminar agroekologi nusantara dengan tema Agroekologi Jalan Lurus Kedaulatan Pangan yang diselenggarakan oleh Departemen Proteksi Tanaman IPB, Direktorat Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian (KSKP) IPB, dan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) di Kampus IPB Darmaga, 29 November 2016.

img20161129101429small

Pemaparan agroekologi sebagai jawaban atas dampak masalah yang ditimbulkan atas pertanian konvensional yang tak ramah lingkungan

Menurut Dr. Suryo Wiyono, ketua panitia Seminar Agroekologi Nusantara, yang juga Ketua  Departemen Proteksi Tanaman, Faperta  IPB, kebanyakan masyarakat, termasuk para ahli dan pengambil kebijakan menganggap bahwa produksi yang tinggi harus dilakukan dengan cara yang tidak ramah lingkungan, dan sebaliknya kalau praktik ramah lingkungan itu produksinya rendah. Anggapan tersebut bertentangan dengan hasil penelitian dan fakta di lapangan.

Ada hubungan resiprokal antara pertanian dan lingkungan. Lingkungan yang baik merupakan prasyarat bagi produktivitas pertanian tanaman yang tinggi dan berkelanjutan. Penelitian dan pengalaman lapangan di Departemen Proteksi Tanaman Faperta IPB selama 10 tahun terakhir menunjukkan hal itu. Penggunaan pestisida kimia kimia sintetik yang salah dan berlebihan pada tanaman padi telah memacu ledakan wereng coklat  dan epidemi penyakit blas. Salah satu bentuk   penerapan prinsip agroekologi yang dikembangkan Proteksi Tanaman IPB yaitu Teknologi Pengendalian Hama Terpadu Biointensif Padi sawah yang sudah diuji di 19 lokasi.  Teknologi ini menurunkan penggunaan pupuk kimia, mengurangi  pestisida 100 % dan meningkatkan  produksi padi   rata-rata 27 %.

“Nawa Cita mengamanatkan perwujudan kedaulatan pangan. Agroekologi merupakan jalan untuk mewujudkannya karena menjadi salah satu pilar kedaulatan pangan. Agroekologi mengusung nilai-nilai keberagaman, keberlanjutan dan juga keadilan dalam pembangunan pertanian dan hal ini yang belum nampak” ungkap Said Abdullah, Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP).

Menurutnya, agroekologi merupakan bentuk produksi pertanian yang memungkinkan terjadinya proses mengatur dan membangun komunitas untuk menentukan nasib sendiri. Agroekologi mensyaratkan masyarakat memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya lokal seperti tanah, air dan benih. Tujuan agroekologi adalah untuk mencapai lingkungan yang seimbang dengan hasil yang berkelanjutan, didukung regulasi dan desain diversifikasi agroekosistem dan penggunaan teknologi rendah input.

Sementara itu, Dodik Ridho Nurrochmat, Direktur Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian IPB, agroekologi haruslah menjadi paradigma bersama semua sektor dan menjadi arus utama dalam kebijakan pembangunan. Egoisme sektoral harus dipinggirkan karena pencapaian kedaulatan pangan melalui agroekologi memerlukan dukungan dan sinergitas antar sektor, mulai dari memastikan kecukupan lahan, bibit unggul, saprotan, pasca panen, sampai dengan aspek pemasaran dan kesiapan sumberdaya manusia”.

Adapun Prof. Damayanti Buchori, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB mengingatkan bahwa agroekologi saat ini telah menjadi tuntutan. Negara-negara maju telah membuat kebijakan dan mengimplementasikan agroekologi. Di Indonesia perlu dilakukan mainstreaming hal ini dan ini menjadi kewajiban semua pihak untuk melakukannya sebagai bagian upaya memajukan pertanian di Indonesia. Sebab pertanian menjadi sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Indonesia harus mampu merumuskan konsep agroekologinya sendiri berdasarkan keragaman nilai dan ekosistem, falsafah dan praktik-praktik pertanian tradisional nusantara. Dengan seminar agroekologi ini diharapkan akan muncul sebuah gagasan, arah dan langkah baru dalam mendorong pembangunan pertanian masa depan yang mampu mensejahterakan petani dan melestarikan lingkungan hidup serta mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia.

————————————————————————————————————————

Informasi lengkap:

  1. Suryo Wiyono, Ketua Departemen Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian IPB Bogor, 0813 9853 5771, suryowi269@gmail.com
  1. Dodik Nurrochmat, Direktur Kajian Stretegis dan Kebijakan Pertanian (KSKP) IPB, 0812 1214 5223, dnurrochmat@gmail.com
  1. Said Abdullah, Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), 0813 8215 1413, ayip@kedaulatanpangan.net

 

Leave a Reply

COMMENTS