Oleh : Said Abdullah

 

Pendahuluan

Pangan merupakan kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, pemenuhan pangan merupakan hak dasar manusia. Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai sebuah hak, maka negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan. Ketersediaan pangan ini harus merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dan diadakan dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.

Pada kenyataannya, hak atas pangan masih belum terpenuhi secara merata di Indonesia. Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak hingga akhir 2012, sebanyak 8 juta balita kekurangan gizi. Dengan jumlah ini Indonesia berada pada peringkat kelima negara dengan angka kekurangan gizi yang tertinggi di dunia (The Globe Journal, 2013). Sementara itu, Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia (WPF) 2015 menunjukkan bahwa 15% dari 398 kabupaten yang ada memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap kerawanan pangan (Kompas.com, 2015).

Kerawanan pangan ini terjadi karena adanya kegagalan dalam sistem produksi dan distribusi pangan sehingga kualitas konsumsi jauh dari memadai. Selain itu, produksi pangan utama, yaitu padi, jagung, kedelai, padi dan gula, mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir (KRKP, 2012). Fluktuasi produksi menyebabkan rasio kebutuhan dan ketersediaan menjadi tidak seimbang. Akibatnya, impor pangan terus meningkat. Statistik Makro Sektor Pertanian (2014) mencatat nilai impor pangan Indonesia pada 2012 mencapai puncaknya, yaitu menembus angka 8 miliar USD, dengan volume impor 18,2 juta ton. Pada kurun 2009-2013, nilai dan volume impor pangan Indonesia tumbuh sekitar 32,7% dan 22,9% per tahun. Pada sisi lain, sistem distribusi pangan yang dikendalikan korporasi melalui mekanisme pasar makin tidak adil. Kelaparan lebih sering disebabkan oleh distribusi pangan yang tidak merata yang menyebabkan sebagian masyarakat kelaparan (Witoro, 2012).

Pendekatan Kedaulatan Pangan

Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) melihat bahwa pendekatan kedaulatan pangan merupakan alternatif solusi bagi kondisi di atas. Dengan pendekatan ini, kedaulatan pangan dibangun melalui penguatan sistem pangan komunitas di tingkat lokal dan daerah agar lebih tahan atau lentur terhadap gejolak harga pangan. Istilah sistem pangan komunitas atau lumbung diartikan sebagai sistem pangan dengan produksi, pengolahan, distribusi dan konsumsi pangan yang dikembangkan secara terintegrasi oleh suatu masyarakat di suatu lokasi tertentu untuk meningkatkan kesehatan lingkungan, ekonomi, sosial, dan gizi masyarakat setempat.

Melalui sistem pangan komunitas, pemenuhan pangan dilakukan dengan memberikan pilihan yang leluasa kepada komunitas lokal yang secara partisipatoris membuat kebijakannya sendiri dalam mengelola produksi, penyimpanan, distribusi, dan konsumsi pangannya. Secara umum, bentuk sistem pangan komunitas berkembang di masyarakat adalah lumbung. Hal ini memungkinkan masyarakat memiliki kendali atas pangan sehingga pemenuhanya bukan saja terjamin, tetapi juga berkelanjutan.

Solidaritas Mewujudkan Kedaulatan Pangan

KRKP mendorong perubahan kebijakan, paradigma, serta pola pembangunan pertanian dan pangan yang  mendukung pengembangan sistem pangan komunitas dalam bentuk lumbung dan yang didasarkan pada potensi sumber daya lokal yang berkelanjutan. Untuk ini, dilakukan advokasi di level provinsi, kabupaten, dan desa. Salah satu lokasi kegiatan adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yaitu di Kabupaten Sumba Timur, Timor Tengah Utara, dan Flores Timur. Pengembangan sistem pangan komunitas tersebut didorong melalui proses kesadaran, solidaritas, dan kerja sama antarwarga masyarakat guna mendukung kemampuan akses masyarakat terhadap berbagai kebutuhan hidupnya.

 

banyakan a small krkp buat web

Kedaulatan pangan bisa dibangun melalui penguatan sistem pangan komunitas di tingkat lokal. dok umentasi : KRKP

Bersama organisasi nonpemerintah (ornop) jaringan, sejak 2008 KRKP melakukan advokasi dengan membuat program kolaborasi antara pemerintah daerah (dalam hal ini Badan Ketahanan Pangan), masyarakat, dan ornop setempat. Program yang digagas itu adalah Desa Mandiri Pangan menuju Desa Sejahtera (DMPDS). DMPDS merupakan modifikasi dari Program Desa Mandiri Pangan (Demapan). Dalam program ini, telah dilakukan penyesuaian dengan kondisi lokal dalam hal pendekatan dan panduan serta implementasinya. Untuk program ini, pemerintah menyediakan dana stimulus dan fasilitasi pelaksanaan program, sementara ornop menyediakan fasilitator dan dana pendukungnya.

Dampak advokasi kebijakan yang dihasilkan program ini adalah adanya upaya sinergi lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lokasi kegiatan. Masing-masing SKPD berkontribusi pada satu tujuan bersama, yaitu peningkatan ketahanan dan kemandirian pangan masyarakat. Selain itu, pemerintahan desa telah mengadopsi Peraturan Daerah (Perda) No. 130 Tahun 2009 tentang Pengembangan Pangan Lokal  (Gerakan Pengembangan Hilu Liwanya) dengan mengeluarkan peraturan desa (perdes) tentang pengembangan pangan lokal yang mewajibkan masyarakat untuk membudidayakan minimal 20 jenis tanaman lokal.

Saat ini, konsep kedaulatan pangan belum sepenuhnya diadopsi oleh Undang-Undang Pangan No. 18 Tahun 2012, tetapi kedaulatan pangan telah menjadi bagian penting di dalamnya. Diharapkan dengan adanya undang-undang yang “sedikit” bernuansa kedaulatan ini, persoalan pangan dapat diatasi.

Tantangan ke depan

Pada level masyarakat, dampak program terlihat dari ketersediaan pangan yang meningkat. Masyarakat juga telah memiliki cadangan pangan di lumbung desa yang dikelola secara swadaya oleh tim pangan desa (TPD). Namun, perubahan paling signifikan yang dihasilkan program ini adalah sikap masyarakat yang percaya bahwa mereka memiliki kekuatan untuk berdaulat dan dengan menggunakan tangan sendiri dan potensi lokal, mereka dapat lepas dari ancaman kelaparan.

Meskipun demikian, kemandirian dan keberlanjutan program masih menjadi tantangan besar. Untuk menjawab tantangan ini diperlukan kepastian sekuensi, sementara keberlanjutan program dapat diambil alih oleh masyarakat dengan cara menginternalisasi dan mentransformasi program yang “datang dari luar” menjadi kebutuhan warga melalui pematangan dan kemandirian kelembagaan yang sudah ada. Selain itu, diperlukan penciptaan lingkungan kebijakan yang mendukung upaya pencapaian kemandirian dan kedaulatan pangan masyarakat.

Daftar Acuan

Kompas.com. WPF : 15 Persen dari 398 Kabupaten Masih Rawan Pangan. Rabu, 8 Juli 2015 [dalam jaringan] <http://nasional.kompas.com/read/2015/07/08/12523501/WFP.15.Persen.dari.398.Kabupaten.Masih.Rawan.Pangan>  [14 September2015].

KRKP (2012) Booklet Data dan Fakta Situasi Pangan Indonesia 2012. Bogor : KRKP.

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (2014) Statistik Makro Sektor Pertanian 4 (2). Jakarta : Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementrian Pertanian.

The Globe Journal (2013) Delapan Juta Balita Indonesia Alami Gizi Buruk [dalam jaringan] <http://theglobejournal.com/kesehatan/delapan-juta-balita-indonesia-alami-gizi-buruk/index.php> [21 Mei 2013]

WFO (2009) Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia 2009. Jakarta : Dewan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian, dan World Food Organization.

Witoro (2012) ‘Membangun Kedaulatan Pangan melalui Sistem Pangan Komunitas.’ Makalah yang dipresetasikan dalam seminar Hari Pangan Sedunia, Bogor.

 

One Response so far.

  1. Agroindustri says:

    Kalau menurut kami, program kedaulatan pangan dari pemerintah belum dilakukan secara serius, dan masih banyak unsur muatan politik didalamnya. Bahkan jika diamati setiap pergantian rezim program kedaulatan pangan selalu memulai dari nol bukan melanjutkan masterplan yang sudah ada. Tidak heran kenapa Pak Harto bisa sukses swasembada pangan, lha dia bisa berkuasa selama 3 dekade

Leave a Reply

COMMENTS