JAKARTA (HN) -Pemerintah dalam waktu dekat segera membentuk Badan Usaha Milik Petani atau corporate farming untuk meningkatkan iklim ekonomi pertanian di perdesaan.

Serikat Petani Indonesia (SPI) menyatakan, keberadaan badan usaha tersebut hanya akan menambah kerumitan baru. “Yang harus dibangun itu koperasi petani karena itu yang dibutuhkan,” kata Ketua Umum SPI Henry Saragih kepada HARIAN NASIONAL, Minggu (2/4).

Menurut dia, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi belum memiliki platform bersama untuk membangun ekonomi petani.

Akibatnya hingga saat ini, yang ada hanya kelompok petani (poktan) dan gabungan kelompok petani (gapoktan). Dua perkumpulan tersebut bukan sebuah entitas usaha melainkan sebatas sarana edukasi dan dijadikan alat untuk mempermudah penyaluran bantuan subsidi.

Itu sebabnya ekonomi petani kita mati. Padahal, hampir di seluruh dunia usaha-usaha tani dikelola dalam bentuk koperasi,” ujar Henry.

Pembentukan Badan Usaha Milik Petani, kata dia, dikhawatirkan hanya akan membentuk eksklusivitas di perdesaan. Watak dari sebuah korporasi hanya mementingkan diri sendiri. Padahal, prinsip ekonomi kerakyatan mengedepankan gotong royong. Kekhawatiran tersebut juga berangkat dari potret Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang hingga kini belum memberikan manfaat signifikan.

Pemerintah cukup bentuk koperasi dengan syarat dan berbadan hukum jelas. Saat ini yang tumbuh hanya koperasi konsumsi dan simpan pinjam,” kata dia.

Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengatakan, kelembagaan ekonomi di desa selama ini sering tidak berkorelasi dengan kepentingan petani. Pembentukan kelembagaan sosial seperti gapoktan sama sekali tidak meningkatkan kemampuan ekonomi petani.

Namun, selama tujuannya jelas, gagasan pembentukan Badan Usaha Milik Petani wajib didukung. Pemerintah harus bisa menjamin badan usaha tersebut mampu meningkatkan keuntungan petani. Kunci keberhasilan program ini, menurut Said, pada manajerial dan tata kelola.

Reportase : Dedy Darmawan Nasution
Editor : Admin
Sumber : Harian Nasional

Leave a Reply

COMMENTS