Pemerintah menargetkan swasembada pangan bakal tercapai pada 2017. Realistiskah? Atau nasibnya tak akan jauh berbeda dengan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang beberapa kali gagal menargetkan swasembada pangan.

Target pemerintah dalam pencapaian swasembada pangan, memang dikerahkan terutama pada aspek infrastrukturnya. salah satunya melalui Paket Kebijakan ekonomi Jokowi Jilid 4. Dikutip dari pernyataan Menteri Pertanian Amran Sulaiman bahwa pemerintah berhasil menambah 640 ribu hektar lahan untuk jenis tanaman padi.

‚ÄúSudah prioritas, irigasinya sudah, peralatannya, kemudian benih, itu menjadi faktor prioritas. Komoditasnya padi, jagung, kedelai. Ini adalah tambah tanam tertinggi selama 10 tahun terakhir, tambah tanam padi, itu 640 ribu tambahan tanam,” ujarnya usai rapat dengan Komisi IV DPR RI yang menangani masalah pertanian, Kamis malam (2/4).

Anggaran negara juga dibengkakkan pada sektor ini demi pencapaian swasembada beras. pemerintah menambah alokasi Kementerian Pertanian dari awalnya Rp 15,9 triliun menjadi Rp 32,8 triliun. Dari sisi pembiayaan, selama ini pemerintah telah memberikan dukungan kebijakan alokasi subsidi pertanian yang meliputi subsidi pangan (raskin), pupuk, benih, kredit program serta beberapa mekanisme subsidi tidak langsung lainnya seperti subsidi minyak goreng, kedelai dan pajak. Jika tahun 2006, alokasi subsidi non-energi berkisar Rp 12,8 triliun, maka di tahun 2008 nilai tersebut sudah meningkat menjadi Rp 52,3 triliun, kemudian sedikit menurun di tahun 2011 menjadi Rp 41,9 triliun serta menjadi Rp 42,7 triliun di tahun 2012. APBN-P 2014 sendiri mengalokasikan subsidi non-energi sebesar Rp 52,7 triliun serta Rp 69,9 triliun di APBN 2015.

Yang menjadi pertanyaan saat ini adalah, apakah kucuran dana tersebut tepat sasaran? Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar petani terutama daerah pelosok tidak menerima infrastruktur yang digencarkan pemerintah untuk mendukung aktivitas pertanian.ketika diwawancarai mengenai infrastruktur bantuan pemerintah, tidak sedikit dari mereka yang justru tidak mengetahui adanya subsidi sarana dan prasarana pertanian, bahkan tidak jarang mereka mengeluhkan kelangkaan input produksi seperti pupuk. Ambisi pemerintah menuju swasembada pangan, justru membelokkan haluan bahwa petani yang seharusnya sebagai subjek perubahan, tak lain hanya sebagai mesin untuk mencapai target swasembada. Mencapai swasembada bisa saja dengan memaksa petani menjadi produktif dan meningkatkan frekuensi penanaman, dengan perbaikan prasarana dan sarana pertanian, serta distribusi pupuk, racun hama.

DSC_0015 hdr small

Pengumuman BPS mengenai nilai tukar petani pada Juni 2015 menunjukkan bahwa kesejahteraan petani belum meningkat signifikan seiring dengan meningkatnya produksi pangan. Angka nilai tukar petani (NTP) nasional Juni 2015 sebesar 100,52 atau naik 0,50% dibanding NTP bulan sebelumnya. Kenaikan NTP sedikit ini, menurut BPS, karena indeks harga yang diterima petani (It) naik sebesar 1,15% lebih besar dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani (Ib) sebesar 0,65%.

Swasembada pangan tanpa meningkatkan kesejahteraan petani artinya pemerintah menyalahi legitimasinya bahwa peningkatan anggaran dan belanja Kementerian Pertanian bukanlah untuk kesejahteraan petani, melainkan untuk mereka yang mengerjakan dan membuat kebijakan dan menjalankan program-program pertanian. Petani pun hanya diperlakukan tak lebih dari objek kebijakan belaka.

Kemudian, akan muncul pertanyaan apa bedanya sebagai subjek atau objek? Menciptakan kedaulatan pangan bagi rezim yang berkuasa di negeri ini menjadi penting karena sejarah mencatat sebelum dan setelah berdirinya Indonesia, kedaulatan pangan (terutama beras) memengaruhi berhasil-tidaknya penguasa yang pernah memerintah tersebut.

Masalah ini bisa jadi tak akan jauh-jauh dari sangkut pautnya terhadap dunia politik. Bukan tidak mungkin jika target swasembada hanya digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadi bukan untuk kesejahteraan nasional. Pernyataan presiden Joko Widodo yang menegaskan swasembada pada tahun 2017 tidak bisa ditawar lagi. Jika tidak terwujud ia mempersilakan menteri-menteri terkait mengundurkan diri.

Lalu untuk apa swasembada jika kesejahteraan petani tetap saja rendah? Kesejahteraan petani di subsektor pangan memang harus ditingkatkan karena dengan hal tersebut pilihan untuk menanam produk pangan tetap menjadi fokus mereka. Tanpa petani yang sejahtera di subsektor pangan, niscaya kebijakan swasembada pangan akan terabaikan.

Leave a Reply

COMMENTS