Presiden Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (WAMTI) Agusdin Pulungan mengatakan, kewajiban importir menanam bawang bagus, tetapi kurang realistis. Realita menunjukkan, minat dan kemampuan petani bercocok tanam bawang putih sangat rendah. Hal ini akibat kebijakan impor sudah terlalu lama.

Jumlah petani yang mengetahui bawang putih sangat sedikit. “Petani saja sudah tidak ahli apalagi importir. Ini kalau dipertemukan ya sama-sama tidak tahu,” kata Agusdin kepada HARIAN NASIONAL, Senin (22/5).

Menurut dia, bekerja sama dengan petani di perdesaan termasuk hal rumit. Apalagi mengubah kebiasaan petani yang sudah lama meninggalkan bawang putih. Hal ini tidak lain karena minat petani terhadap bawang putih sudah tergerus akibat harga jatuh.

“Kalau mau membujuk petani harus ada keahlian khusus dan berpengalaman. Kalau yang membujuk pihak yang biasa impor dan jualan ke agen-agen, ini justru jadi penghambat,” ujar dia.

Ia mengatakan, banyak hal yang harus disiapkan pemerintah jika benar-benar yakin melibatkan importir. Kapasitas importir mengelola petani perlu ditingkatkan agar di lapangan tidak saling bersinggungan.

Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengatakan, pemerintah harus memastikan model kerja sama yang dibangun. Bukan hanya mempertemukan importir dan kelompok tani. “Jangan petani hanya didorong menanam, ujung-ujungnya rugi,” kata Said kepada HARIAN NASIONAL.

Kerumitan juga ditemukan soal pengaturan harga di tingkat petani. Said mengatakan, harga lokal tentu lebih tinggi, komitmen importir untuk membeli harus dipastikan. Jika harga disamakan dengan bawang putih impor, kerugian petani tidak bisa dihindari.

Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Ditjen Hortikultura Kementan Prihasto Setyanto mengatakan berjanji tidak akan menelantarkan petani dan importir. Dinas Pertanian tingkat provinsi akan menjadi mediator sekaligus pengawas kebijakan tersebut.

Reportase : Dedy Darmawan Nasution

Editor : Admin

Leave a Reply

COMMENTS