BOGOR (HN) – Kementerian Pertanian (Kementan) mulai memikirkan swasembada komoditas bawang putih. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, swasembada bawang putih paling lambat tiga tahun mendatang.

“Tidak lebih dari tiga tahun. Untuk swasembada kita hanya butuh 60 ribu hektare (ha) lahan untuk tanam bawang putih,” kata Amran kepada HARIAN NASIONAL di Bogor, Rabu (17/5).

Menurut Amran, mewujudkan swasembada bawang putih bukan perkara sulit. Dibandingkan dengan komoditas lain, luas lahan yang dibutuhkan untuk bawang putih tergolong kecil. Untuk padi misalnya, dibutuhkan luas tanam 15 juta ha dan jagung 7 juta ha. “Berarti sudah 22 juta ha. Kalau bawang putih cuma 60 ribu ha,” kata Amran.

Saat ini rata-rata konsumsi nasional bawang putih sekitar 500 ribu ha per tahun. Produksi lokal hanya 18-20 ribu ton, sisanya impor. Mayoritas impor berasal dari China dan India. Tahun ini, Kementan memproyeksikan produksi bawang putih mencapai 70 ribu ton dengan luas panen sekitar 6.200 ha.

Amran mengatakan, ketergantungan impor saat ini akibat pembebasan perdagangan bawang putih yang sudah dijalankan sejak dulu. Ia mencoba untuk mengatur kembali tata niaga bawang putih melalui peningkatan produksi.

Menurut dia, banyak lahan di Indonesia yang bisa digunakan untuk menanam bawang putih. Seperti misalnya di Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Lahan yang berpotensi di antaranya Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tomohon, dataran tinggi Napu, dan pegunungan Arfak. “Contoh di Temanggung ada 20 ribu ha, di NTT 4.000 ha. Nanti kita akan langsung cek ke sana,” ujarnya.

Rencana jangka pendek utama untuk mencapai swasembada di antaranya seperti penyusunan peta produksi bawang putih nasional per bulan sepanjang tahun. Selain itu, melalui pemetaan daerah sentra produksi bawang putih sesuai musim. Jangka panjang, ketersediaan benih menjadi hal utama.

Untuk menekan harga jelang Ramadhan dan Lebaran, Kementan memasok 58 ton bawang putih yang diimpor dari China ke Pasar Induk Kramat Jati. Bawang putih dikirim dengan dua kontainer yang masing-masing berisi 29 ton untuk dijual di pasaran seharga Rp 25 ribu per kilogram sehingga harga yang semula Rp 60 ribu per kilogram di level konsumen dapat ditekan.

“Tadi pagi harga turun yang biasanya Rp 45 ribu nanti kita jual Rp 25 ribu per kilogram. Artinya turun 44 persen. Perusahaan yang mengirim bawang putih ke Pasar Induk Kramat Jati setiap hari sesuai laporan minimal dua kontainer setiap hari. Tidak ada alasan harga naik bergejolak,” katanya.

Menurut dia, Kementan dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah sepakat harga bawang putih yang dijual pada level konsumen tidak boleh di atas Rp 38 ribu per kilogram.

Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengatakan, produksi bawang putih sangat tinggi era tahun 1990-an karena ketersediaan lahan melimpah. Semakin ke sini, luas lahan makin terkikis pembangunan pemerintah. Kondisi itu diiringi kebebasan impor bawang putih yang akhirnya mencekik petani bawang putih lokal. “Harga bawang putih impor murah banget ditambah banyak penyelundupan,” kata Said kepada HARIAN NASIONAL.

Said menilai, target swasembada bawang putih tiga tahun ke depan sangat mungkin dilakukan. Asalkan pemerintah berani menekan kuota impor bawang putih, terutama barang-barang selundupan yang sebelumnya sering terjadi.

Intervensi terhadap harga juga tidak boleh luput dari perhatian pemerintah. Popularitas bawang putih impor selalu menguasai pasar karena harga lebih murah. Persaingan harga harus kompetitif dan hasil produksi lokal wajib diunggulkan.

Tak kalah penting, kata Said, kepastian jumlah benih harus dijamin. Pengadaan benih jauh lebih sulit daripada pengadaan lahan. “Tingkat risiko tanam bawang putih itu tinggi. Benih salah satu yang menentukan,” ujar Said.

Reportase : Dedy Darmawan Nasution

Sumber : Harian Nasional

Leave a Reply

COMMENTS