Komitmen pemerintah untuk membangun dari desa memang patut diacungi jempol. Untuk itu, pemerintah juga sudah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang merupakan bentuk komitmen negara untuk menempatkan desa menjadi penggerak pembangunan sekaligus mengatasi ketimpangan akses dalam pembangunan.

Terbitnya UU Desa juga dibarengi dengan dialokasikannya Dana Desa yang merupakan salah satu amanat dari UU tersebut. Kemudian, sebagai turunan UU Desa, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Melalui Bumdes inilah pemerintah desa dinilai akan lebih sanggup melayani kebutuhan warga sekaligus menggerakkan ekonomi desa.

Namun sayang hadirnya undang-undang baru tentang desa, belum mampu menjawab persoalan mendasar. Partisipasi dan kontrol masyarakat miskin dan kelompok rentan terhadap proses pembangunan dan tata kelola ekonomi desa masih saja rendah.

Hal ini disebabkan orientasi pelaksanaan UU Desa masih bertumpu pada aspek birokrasi dan administrasi pengelolaan dana desa,” kata Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan Said Abdullah, kepada Villagerspost.com, Rabu (17/5).

Pelaksanaan UU Desa, kata Said, belum masuk pada esensi penguatan partisipasi dan kontrol terutama kelompok miskin dan rentan. Kedua, Dana Desa yang berjumlah besar masih belum mampu menguatkan keterlibatan kelompok miskin dan rentan dalam pengelolaan usaha ekonomi dan distribusi manfaat.

“Terakhir, kelembagaan ekonomi desa masih diseragamkan dan belum sesuai dengan karakteristik lokal,” ujarnya.

Karena itu, kata Said, KRKP bersama Yayasan TIFA merasa sangat penting menciptakan kondisi yang memungkinkan menguatnya partisipasi masyarakat miskin dan kelompok rentan dalam proses pembangunan.

“Peluang perbaikan kehidupan di desa terutama kelompok rentan dan miskin melalui lahirnya undang-undang desa dan lembaga ekonomi BUMdes serta lembaga-lembaga ekonomi lokal lainnya dapat dioptimalkan,” katanya.

“Oleh karenanya penguatan demokratisasi tata kelola lembaga ekonomi lokal sebagai jalan atau ruang penguatan partisipasi masyarakat miskin dan rentan dalam perencanaan pembangunan adalah sebuah keniscayaan,” tambah Said.

Terkait dengan hal tersebut KRKP pun menggelar diskusi terbatas untuk menggagas model penguatan lembaga ekonomi desa baik berbentuk BUMDES, Koperasi, Lumbung dan implementasinya.

“Kegiatan ini dimaksudkan sebagai ruang berbagi pengalaman dan gagasan pengembangan lembaga ekonomi lokal. Pada akhirnya diharapkan muncul gagasan dan kesepakatan implementasi model di lokasi yang direncanakan,” kata Said.

Ada tiga desa yang libatkan dalam diskusi ini yang ketiganya memiliki model pemberdayaan ekonomi masing-masing. Desa Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Desa Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah dan Desa Sempu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Mencari Model Pengelolaan yang Pas

Dari berbagai persoalan yang dihadapi ketiga desa tersebut, Said mengatakan, untuk mengatasi permasalahan maka diperlukan sebuah gagasan untuk memperkuat tata kelola kelembagaan ekonomi yang ada di desa yang lebih responsif terhadap kelompok miskin dan rentan.

“Dengan demikian lembaga ekonomi tersebut bisa menjadi ruang bagi peningkatan partisipasi kelompok miskin dalam pembangunan desa,” ujarnya.

Karena itu, dalam diskusi ini, para pihak akan mencoba merumuskan berbagai strategi untuk mencapai tersebut. Di Cicantayan, misalnya, penguatan kapasitas dan kesadaran anggota lumbung pangan perlu diperkuat sehingga mampu memerankan dirinya dalam gerak langkah lumbung ke depan.

“Pada sisi lain kapasitas dan tata kelola lumbung itu sendiri perlu dibenahi,” ujar Said.

Lumbung pangan ini juga dapat didorong menjadi agen pembangunan dan diakui oleh desa. Kemudian, pada sisi lain penguatan kapasitas ini juga penting untuk mempengaruhi dan menjalin kerjasama dengan Bumdes dalam penyediaan input dan penyerapan hasil produksi anggota lumbung.

“Dengan adanya kerjasama dan pengakuan dari desa maka upaya memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat miskin dan rentan dapat terlaksana,” terang Said.

Terkait koperasi petani teh Paninggaran, penguatan kapasitas bagi anggota menjadi penting tidak hanya terkait dengan aspek teknis produksi dan pola kerjasama serta pembagian keuntungan di koperasi namun juga kesadaran akan peran dan posisinya dalam konteks anggota koperasi dan sebagai warga desa.

“Pada sisi lain penguatan tata kelola, kapasitas dan model kerjasama dengan koperasi induk di tingkat kecamatan juga akan dilakukan. Dengan adanya penguatan posisi koperasi desa terkait koperasi kecamatan maka diharapkan terjadi penguatan posisi koperasi desa di Desa Paninggaran sendiri,” ujar Said.

Adapun BUMDes di Sempu, Kediri, penguatan kapasitas dan tata kelola pada level lembaga akan dilakukan mengingat kevakuman yang sudah terjadi selama tidak tahun terakhir. Renew kepengurusan dan rencana aktivitas BUMDes yang melibatkan dan mengakomodasi semua kepentingan warga terutama kelompok miskin dan rentan menjadi prioritas.

Selain itu perlu juga dilakukan penguatan pola hubungan dan kerjasama antara BUMdes dengan kelompok tani dimana kelompok miskin dan rentan menjadi anggotanya.

“Dengan demikian Bumdes mampu menjawab kebutuhan kelompok miskin dan rentan. Penguatan petani dan kelompok tani juga akan dilakukan supaya terbangun kesetaraan keterlibatan dan kontrol masyarakat miskin dan rentan terkait keputusan, kelola usaha dan pembagian manfaat BUMdes,” tegas Said.

Sementara itu, Dr. Sayuti dari Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Pertanian-Kementan mengatakan, meski banyak potensi desa yang bisa dikembangkan, namun yang terpenting adalah melakukan mapping atau pemetaan masalah ekonomi.

“Ekonomi inilah yang nanti akan men-drive perkembangan masalah lainnya, misalnya soal kualitas SDM ada orang yang malas dan sebagainya, ketika ekonomi maju, pasti dia mau bergerak,” ujarnya.

Karena itu, titik masuk pemberdayaan ekonomi dinilai penting meski juga tak mengabaikan pemberdayaan dari sisi SDM.

“Kita yakin melalui ekonomi, orang akan bergerak, maka pikiran saya nanti mapping semua potensi, misalnya di Sempu ada nanas, kemudian kita tentukan siapa pelakunya musalnya BUMDes, koperasi, atau BUMDes bisa menjadi kordinator pelaku ekonomi dimana pelakunya adalah koperasi,” tegas Sayuti. (*)

 

Leave a Reply

COMMENTS