Salah satu sarana produksi yang sangat penting dalam peningkatan produktivitas komoditas pertanian adalah pupuk. Implementasi kebijakan pupuk bersubsidi terkait erat dengan mekanisme pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari penyalur di lini IV ke kelompok tani/petani. Sebagai upaya melindungi dan meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang, mekanisme pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari penyalur di lini IV ke petani dilakukan melalui sistem tertutup yang didasarkan pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/SR.130/12/2011.

Berdasarkan Permentan nomor 69 tahun 2016 RDKK pupuk bersubsidi adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian.

RDKK Pupuk Bersubsidi merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh pupuk bersubsidi dari penyalur resmi pupuk bersubsidi. Proses penyusunannya dilaksanakan oleh kelompok tani didampingi oleh penyuluh pertanian serta dihadiri oleh kepala desa. Tujuan dari penyusunan RDKK antara lain adalah agar pupuk bersubsidi dapat diterima petani/kelompok tani sesuai azas 6 (enam) tepat yaitu tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, tepat waktu, tepat tempat dan tepat harga

Agar RDKK yang disusun dapat akurat mencerminkan kebutuhan riil di lapangan, RDKK perlu disusun secara musyawarah dan diselesaikan oleh masing-masing kelompok tani 2 (dua) bulan sebelum musim tanam dimulai. RDKK yang disusun harus merupakan kebutuhan riil pupuk dari kelompok tani untuk satu periode tertentu dalam pengelolaan usahataninya. Selain itu, untuk mendukung akurasi data, pada tahun 2018 ini ada yang namanya eRDKK. Berdasarkan Permentan nomor 47 tahun 2017, eRDKK merupakan bentuk lain dari RDKK yang berupa web base dengan tambahan dengan tambahan atribut lain berupa nomor induk kepegawaian. eRDKK menurut pokja pupuk bersubsidi merupakan strategi untuk memperoleh data petani yang akurat.

Dasar hukum penyusunan RDKK, khususnya pada tahun 2018 ini, antara lain mengacu pada,

  1. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
  2. Peraturan Menteri Pertanian No. 273 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;
  3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani;
  4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk;
  6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018.

Namun sayangnya, banyak persoalan yang ditemukan dalam implementasi pupuk bersubsidi. Persoalan-persoalan yang ada pada pupuk bersubsidi adalah berada pada aspek pendataan, penganggaran, penyaluran, dan pengawasan (Pattiro 2012, KRKP 2017) . Misalnya pada aspek pendataan, ditemukan Data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang tidak valid, aspek penganggaran ditemukan ada biaya-biaya yang tidak termasuk komponen produksi dalam perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) menjadi dasar perhitungan nilai subsidi pupuk (KPK 2017). Begitu pun pada aspek penyaluran, di mana penjualan pupuk dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), penjualan pupuk kepada petani yang tidak terdaftar dalam RDKK serta pada aspek pengawasan, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di tingkat provinsi dan kabupaten tidak menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Persoalan keterlambatan pupuk juga kerap terjadi, hal ini ditemukan di seluruh lokasi pengambilan data dalam penelitian KRKP melalui pendekatan audit sosial pupuk bersubsidi pada tahun 2016 sampai dengan 2017.

Atas dasar tersebut penguatan kebijakan pupuk bersubsidi dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan menuntut pemerintah untuk melakukan deregulasi kebijakan. Deregulasi kebijakan tersebut antara lain dengan melakukan subsidi langsung pada sarana produksi berupa pupuk. Perubahan model subsidi dari tidak langsung ke model subsidi langsung dilakukan dengan memperbaiki sistem pada subsidi pupuk. Salah satunya pada tahap perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi dilakukan dengan mengunakan teknologi dalam penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan kelompok (RDKK) secara online atau dikenal dengan eRDKK. Selanjutnya pada penyalurannya, pemerintah juga menerapkan sistem kartu tani sebagai perangkat untuk mendapatkan subsidi. Dengan model ini subsidi diberikan langsung kepada petani.

Perubahan model penyaluran subsidi menjadi subsidi langsung kepada petani dalam konteks pupuk bersubsidi, mengalami absurditas definisi pada tingkat masyarakat. Menurut beberapa pihak (IPB dan PSEKP) subsidi langsung yang dimaksud dalam hal ini adalah penyaluran bantuan langsung kepada petani untuk peruntukan menebus pupuk bersubsidi. Namun pada pihak lainya, yaitu kementerian pertanian menyatakan bahwa pupuk bersubsidi yang saat ini telah dilakukan adalah bentuk dari subsidi langsung. Informasi yang penulis dapat dari Ketua Pokja Pupuk, Abdus Salam, bahwa definisi subsidi langsung pada pupuk ini versi pemerintah adalah penyaluran subsidi langsung kepada petani dalam bentuk pupuk. Besar subsidi yang diberikan oleh pemerintah sudah melekat pada produk yang disubsidi, yaitu pupuk.

Tentunya ketidakjelasan dari definisi yang dibangun oleh pemerintah di tataran masyarakat menimbulkan kebingungan. Kebingungan atau ketidaktahuan ini dipengaruhi oleh publikasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat sangat minim sekali. Sebenarnya bukan tidak jelas dalam mendefinisikan subsidi langsung, namun publikasi yang dilakukan ke publik yang kurang, sehingga kesimpangsiuran pemahaman akan “subsidi langsung” terjadi di lapangan.

Deregulasi dalam konteks pupuk bersubsidi ini tepatnya adalah perubahan model pendataan kebutuhan kelompok yang dilakukan secara elektronik dan perubahan pada model mengakses pupuk pada level petani yang menggunakan Kartu tani.

Dalam deregulasi pada penyusunan E RDKK, pada tahun 2017, pemerintah melakukan ujicoba sistem pada beberapa daerah di pulau jawa. sistem ini diklaim dapat meningkatkan efektifitas dalam penyusunan E RDKK dimana alur penyusunan RDKK pada sebelumnya (RDKK konvensional)  dapat dilihat pada gambar 1.

eRDKK1Gambar 1 Alur Distribusi Data RDKK manual (Diolah dari Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi-Direktorat Pupuk dan Pestisida 2014)

 

Kebijakan Kartu Tani

Salah satu faktor sarana produksi yang sangat penting dalam peningkatan produktivitas komoditas pertanian adalah pupuk. Pemerintah melakukan kebijakan penyediaan pupuk bagi petani melalui subsidi harga pupuk. Dalam pelaksanaanya terdapat permasalahan terkait perencanaan, kualitas, kuantitas, pengawasan, dan penyaluran pupuk, antara lain: belum tepat sasaran, perembesan, kelangkaan, dan kenaikan harga di tingkat petani (KRKP 2017). Atas dasar tersebut penguatan kebijakan pupuk bersubsidi dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan menuntut pemerintah untuk melakukan deregulasi kebijakan. Deregulasi kebijakan tersebut antara lain dengan melakukan subsidi langsung pada sarana produksi berupa pupuk. Agar distribusi pupuk bersubsidi memenuhi Asas 6 Tepat (Tepat Jumlah, Jenis, Waktu, Tempat, Mutu, dan Harga) dan meminimalisir permasalahan dalam pengawasan, pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi serta implementasi.

Bentuk deregulasi yang saat ini ditawarkan oleh pemerintah adalah Kartu tani. Berdasarkan Permentan no 47 tahun 2017, kartu tani adalah kartu yang dikeluarkan oleh perbankan kepada petani untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin Electronic Data Capture (EDC) di pengecer resmi.

Menurut Petunjuk Pelaksanaan Pupuk Bersubsidi Tahun 2018, Kartu tani ini ditujukan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani, dan menindaklanjuti rekomendasi Litbang KPK serta badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), maka pada tahun 2017 telah dilakukan ujicoba penerapan kartu tani sebagai alat penebusan pupuk bersubsidi oleh petani di pengecer resmi. Harapan pemerintah dari penerapan Kartu tani adalah penyaluran pupuk bersubsidi akan lebih terjamin dan tepat sasaran bagi petani yang berhak menerima.

Sejak tahun 2017, kebijakan penebusan pupuk bersubsidi menggunakan Kartu tani ini diujicobakan pada 5 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY dan Banten. Pada tahun 2018 ini uji coba akan diperluas dengan penambahan 10 provinsi yang meliputi Sumatera utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Aceh, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.

Dalam penerapan Kartu Tani ini, syarat yang dilakukan oleh daerah adalah dengan pengusulan kebutuhan kelompok atau RDKK dengan eRDKK. eRDKK yang telah terhimpun oleh penyuluh lapang dan telah terverifikasi oleh dinas, langkah selanjutnya adalah mengusulkan kepada bank. Bank akan melakukan verifikasi melalui data eRDKK. Apabila data telah memenuhi syarat, maka pihak bank akan menerbitkan kartu tani. Secara ringkas alur penerbitan kartu tani ini dapat dilihat pada gambar berikut.

eRDKK2

Leave a Reply

COMMENTS