Warning: Creating default object from empty value in /home/kedaulat/public_html/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156

Warning: Creating default object from empty value in /home/kedaulat/public_html/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156

Warning: Creating default object from empty value in /home/kedaulat/public_html/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156

Warning: Creating default object from empty value in /home/kedaulat/public_html/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156

Warning: Creating default object from empty value in /home/kedaulat/public_html/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php on line 156

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/kedaulat/public_html/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php:156) in /home/kedaulat/public_html/wp-content/themes/kedaulatanpangan/functions.php on line 19

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/kedaulat/public_html/wp-content/plugins/download-monitor/classes/download_taxonomies.class.php:156) in /home/kedaulat/public_html/wp-includes/feed-rss2.php on line 8
Selamat Datang di Portal Kedaulatan Rakyat atas Pangan http://kedaulatanpangan.net mewujudkan kedaulatan pangan Mon, 17 Feb 2014 07:45:59 +0000 en hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.2.1 Buah Indonesia, Rasa Cina http://kedaulatanpangan.net/2014/02/buah-indonesia-rasa-cina/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=buah-indonesia-rasa-cina http://kedaulatanpangan.net/2014/02/buah-indonesia-rasa-cina/#comments Mon, 17 Feb 2014 07:19:57 +0000 Ayip http://kedaulatanpangan.net/?p=883 Tak ada yang menyangkal bahwa Indonesia merupakan surga sumberdaya hayati dunia. Selain karena terletak di sekitar garis khatulistiwa menyebabkan Indonesia selalu mendapat sinar matahari sepanjang tahun juga karena curah hujan yang relatif tinggi. Keadaan iklim ini amat menunjang pertumbuhan dan budidaya tanaman. Berbagai jenis tanaman buah-buahan dan tanaman lainnya dapat tumbuh subur.

Hampir semua wilayah Indonesia memiliki jenis buah khas dan dapat ditumbuhi aneka jenis buah. Tak hanya cocok sebagai tempat budidaya. Namun juga menghasilkan jenis buah lokal dan memberikan sumbangan pada keragaman jenis buah dunia. Menurut catatan setidaknya ada 10 jenis buah eksotis yang asli Indonesia. Buah-buah tersebut adalah pisang, duku, belimbing, rambutan, kedondong, manggis, jambu air, durian, cempedak, dan salak.

Produksi

Kondisi seperti ini memungkinkan produksi buah di Indonesia cukup baik. Hal ini terlihat dari data produksi buah-buahan antara tahun 2001 sampai dengan 2009. Pada tahun 2001 produksi buah-buahan Indonesia mencapai 9.5 juta ton dan terus meningkat menjadi 18 juta ton pada tahun 2009. Sementara untuk periode 2007-2011, jika dirata-rata pertumbuhan produksi sebesar 19 persen.

Namun sayang, peningkatan produksi terhenti. Pada tahun 2010, produksi buah nasional  turun menjadi 15 juta ton. Adapun tahun 2011 produksi kembali naik menjadi 18 juta ton. Kenaikan ini ternyata tak terjadi ditahunberikutnya. Tahun 2012, produksi cenderung konstan diangka 18 juta ton. Bahkan jika dilihat per jenis buah, periode  tahun 2011-2012 sekurangnya 10 buah yang mengalami pertumbuhan negatif. Buah-buah tersebut adalah Alpukat, belimbing, durian, jeruk siam, mangga, nenas, pepaya, salak, melon dan semangka.

Peningkatan produksi, mendorong peningkatan volume ekspor. Jika pada tahun 2001 volume ekspor sebanyak 188,294 ton maka pada tahun 2008 naik menjadi 443,805 ton. Pun demikian dengan nilai ekspornya naik dari 104 juta USD menjadi 302, juta USD pada tahun 2008.http://kedaulatanpangan.net/?p=881 Konferensi Tingkat Menteri WTO (KTM-WTO), Bali resmi ditutup. Kesepakatan telah dihasilkan. Gita Wiryawan selaku ketua konferensi nyatakan bahwa konferensi Berhasil. Dianggap berhasil karena KTM bali menghasilkan paket bali yang menjadi pemecah kebekuan putaran Doha setelah 12 tahun.

Benarkah KTM WTO berhasil? Jika pun iya keberhasilan bagi siapa? Jika melihat paket bali yang dihasilkan sebenarnya pantas juga kita pertanyakan keberhasilan yang dimaksud. Paket bali yang berisi tiga kesepakatan besar soal ketahanan pangan, pengurangan hambatan perdagangan dan fasilitasi perdagangan bagi Negara-negara miskin.

Atas hasil ini, Said Abdullah, Manager Advokasi dan Jaringan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) menilai justru menunjukkan kegagalan. Indonesia berhasil dalam pelaksanaan KTM WTO namun gagal dalam hal substansi perundingan. Hal ini terlihat dari ketiadaan kehendak memperjuangkan dan melindungi nasib petani dan pangan dalam negeri.

“Undang-undang pangan yang baru mengamanatkan dengan jelas pencapaian kedaulatan pangan. dengan menyetuji dan munculnya paket bali jelas menodai amanat undang-undang” ujar Said. Paket Bali menghasilkan kesepakatan salah satunya, soal batasan pemberian subsidi pertanian bagi negara berkembang. Sampai empat tahun kedepan, negara berkembang masih bisa memberikan subsidi diatas 10 persen. Namun setelahnya tak boleh lebih dari 10 persen saja.

Menurut Said, kesepakatan ini jelas melukai konstitusi dan perasaan petani. Betapa tidak Indonesia selaku ketua G33 malah tidak lebih teguh dari India yang menjadi anggotanya. India ngoto melindungi petani dan pertaniannya. Indonesia sepertinya tak punya niat yang kuat untuk memperjuangkan hal itu. “sulit membayangkan nasib petani dan pertanian Indonesia 10 tahun kedepan. Sekarang saja saat aturan batasan subsidi belum dilakukan pemerintah tak cukup serius memberikan dukungan, apalagi nanti” tambahnya.

Subsidi pertanian dalam kurun lima tahun terakhir hanya sekitar 30 triliun saja. Coba bandingkan dengan subsidi uni eropa yang menganggarkan 1300 triliun rupiah untuk menyubsidi petaninya. Atau amerika sebesar 1100 triliun rupiah. Menurut Said, Indonesia harusnya tak termakan oleh tekanan dan skenario negara-negara maju yang menginginkan pengaturan subsidi di negara berkembang. Pada sisi ini, Indonesia gagal sebagai bangsa yang di bentuk untuk mampu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesi untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya.

Pembatasan subsidi kepada petani diyakini akan semakin membenamkan petani dan sektor pertanian. Indonesia pada akhirnya hanya akan menjadi bulan-bulan produk negara lain. Apalagi jumlah penduduknya yang besar, merupakan  pasar potensial.

Menurut Sadi, Saat ini saja kinerja sektor pertanian Indonesia terus menurun yang dicirikan peningkatan impor dan penurunan ekspor. Hingga 2012 laju impor mencapai 22 juta ton dengan nilai 20 miliar USD. Padahal tahun 2009 impor di sektor pertanian hanya 13 juta ton dengan nilai 13 miliar USD saja.

Seharusnya Indonesia sadar akan situasi ini sehingga berusaha sekuat tenaga melindungi kepentingan dalam negeri sebagai bagian dari harga dirinya. Jika pemerintah tidak melakukan itu maka sesungguhnya Indonesia sedang “menjual” nasib 91,91 juta jiwa petani atau 26,13 juta rumah tangga petani, komponen terbesar rakyat Indonesia kepada perusahaan dan negara maju.

]]>
http://kedaulatanpangan.net/2014/02/paket-bali-dan-sikap-indonesia-mencederai-amanat-undang-undang/feed/ 0
Akal Bulus Impor Beras Khusus http://kedaulatanpangan.net/2014/02/akal-bulus-impor-beras-khusus/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=akal-bulus-impor-beras-khusus http://kedaulatanpangan.net/2014/02/akal-bulus-impor-beras-khusus/#comments Mon, 17 Feb 2014 05:50:44 +0000 Ayip http://kedaulatanpangan.net/?p=878 Impor beras khusus kembali masuk ke pasar beras umum. Kejadian ini bukan yang pertama, catatan KRKP kejadian ini mengemuka ke publik terjadi pada tahun 2007 dan 2012.  Tahun 2007 dan 2012 tercatat masing-masing ada 185 ribu dan 40 ribu ton beras diimpor untuk keperluan khusus dan merembes ke pasar umum. Sementara akhir tahun 2013 ini sedikitnya 156 ribu ton beras impor masuk dan lagi-lagi merembes ke pasar umum.

Kejadian berulang tentu bukan sebuah kecelakaan atau ketidaksengajaan. Patut dicurigai bahwa terjadi kecurangan yang dilakukan para pedagang. Said Abdullah, Manager Advokasi dan Jaringan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), mengatakan bukan tidak mungkin praktek perembesan impor khusus ke pasar umum ini terjadi setiap tahun.

Terungkapnya kasus ini makin menampakan buruknya kinerja pemerintahan dalam mewujudkan amanat undang-undang. “Undang-undang pangan nomor 18 tahun 2012 jelas mengamanatkan kedaulatan pangan. Masuknya beras dari luar jelas mencederai semangat itu. Padahal produksi dalam negeri masih cukup” Ujar Said.

Masih menurut Said, menjadi tidak masuk logika ketika pemerintah baru saja mengumumkan surplus produksi padi. Produksi padi nasional pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 2,6% dari sebelumnya 69,06 juta ton menjadi 70,87 juta ton. Dengan produksi sebanyak itu jika dikonversi dalam beras menjadi 38,84 juta ton. Jumlah ini maka terdapat surplus 5,4 juta ton karena kebutuhan nasional hanya sebesar 34,42 juta ton.

Menjadi aneh jika produksi dinyatakan naik tapi impor beras khusus bisa bocor ke pasar umum. Said mensinyalir adanya permainan antara importir dengan regulator. Terlebih setelah diketahui bahwa kode impornya sama. Hal ini jelas menunjukkan adanya ketidakseriusan pemerintah dalam mengurus pangan.

Menurut Said, fenomena ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mengontrol dan menjalankan regulasi perdagangan beras. Semestinya pemerintah selaku regulator memiliki melaksanakan peraturan dengan ketat, tidak justru sebaliknya menjadi bagian pelanggar peraturan. Situasi ini menunjukkan pemerintah telah gagal melindungi petani dan produk dalam negeri. 

Munculnya impor ini juga menunjukkan kuatnya kepentingan ekonomi politik. Apalagi menjelang berlangsungnya pemilihan umum. Pengumpulan uang sebanyak-banyaknya menjadi target para politisi untuk memenangkan pemilu. Untuk itu berbagai cara dilakukan termasuk mengakali peraturan impor. Hal ini terbukti dari berbagai kasus korupsi yang terungkap, terutama di lingkup sektor pertanian.

Said mengingatkan bahwa disalahgunakannya izin impor beras khusus bisa jadi merupakan alat bagi kelompok tertentu untuk mengumpulkan modal dalam menghadapi perhelatan politik. Maklum nilai ekonomi dalam beras impor sangat tinggi apalagi terdapat selisih harga di level nasional.  

Untuk itu, KRKP menuntut pemerintah dituntut untuk lebih tegas dalam menunjukkan niatnya melindungi petani. Pengusutan tuntas kasus ini menjadi penting untuk dilakukan. Penegakan hukum harus diterapkan karena memberikan sanksi bagi importir nakal tidak lah cukup. Sanksi tidak dapat merubah banyak hal. Ujar Said.

Pemerintah harus merubah paradigma dalam memandang pangan. Pangan hendaknya dipandang sebagai hak dasar setiap warga negara. Karenanya sebuah kesalahan jika urusan pangan diserahkan ke pedagang yang hanya akan menyebabkan negara jauh dari daulat pangan dan masyarakat tak terpenuhi hak atas pangannya.

]]>
http://kedaulatanpangan.net/2014/02/akal-bulus-impor-beras-khusus/feed/ 0
Bencana Kedelai http://kedaulatanpangan.net/2013/09/bencana-kedelai/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bencana-kedelai http://kedaulatanpangan.net/2013/09/bencana-kedelai/#comments Mon, 30 Sep 2013 03:58:51 +0000 Ayip http://kedaulatanpangan.net/?p=873 Juli 2012, 14 bulan lalu, perajin, pedagang, konsumen, anggota DPR, kementerian terkait dan publik serta media masa ramai membincangkan soal kedelai. Tepatnya kenaikan harga kedelai yang dirasakan perajian tahu tempe hingga konsumen. Kenaikan harga terjadi hingga 7.500/kg dari harga awal sekitar 5.000an/kg. Alasan kenaikan harga itu karena bencana kekeringan di negara-negara produsen kedelai seperti amerika, eropa dan amerika latin. Indonesia mengimpor kedelai hingga 1,5 juta ton dengan nilai mencapai 5,9 triliun.

Bulan ini, Agustus 2013, kembali perajin, pedagang, konsumen, anggota DPR, kementerian terkait dan publik serta media masa ramai membincangkan soal kedelai. Dan masih sama, soal kenaikan harga. Dari pantauan harga di pasar-pasar terjadi kenaikan dari kisaran 7.000/kg menjadi 9.000/kg. Hal ini diikuti kenaikan harga tempe yang emncapai 10-25%. Alasan kenaikan harga ini konon katanya karena melemahnya posisi rupiah terhadap dolar amerika yang mencapai 11.00 lebih per dolarnya. Hingga Agustus ini sekurangnya impor kedelai mencapai 1,6 juta ton.

Kejadian yang berulang selama dua tahun ini makin jelas menunjukan kegagalan pemerintah. Kegagalan dalam hal pencapaian target swasembada dan pengendalian harga. Tahun 2014 pemerintah menargetkan produksi mencapai 2,7 juta ton. Sementara tahun 2012 sebesar 1 juta ton dan tahun 2013 sebesar 1,5 juta ton.

Kedelai merupakan salah satu komoditas yang diperdagangkan di bursa komoditas internasional. Logam, minyak mentah, gandum, jagung dan kedelai merupakan komoditas yang paling disukai dan menjadi target yang disukai investor/pedagang. Pada umumnya, transaksi pengadaan saat ini dilakukan beberapa bulan sebelumnya. Jika mengikut keumuman ini maka harga kedelai yang beredar saat ini masih dalam range harga beberapa bulan lalu. Itu artinya pelemahan nilai tukar rupiah bisa jadi tidak ada korelasinya dengan harga kedelai yang dibeli beberapa bulan lalu.

Kejadian tahun lalu patut menjadi pelajaran. Indikasi kuat adanya kartelisasi kedelai sangat kuat tahun lalu. Dan tidak mungkin tahun ini juga. Hal ini dimungkinkan mengingat kuota impor kedelai terbesar hanya dikuasai oleh enam perusahaan saja. Perusahaan-perusahaan ini lah sejatinya penguasa pasar, penentu harga.

Membiarkan spekulan menguasai pasar sama dengan membiarkan makin banyak orang yang bergerak pada situasi kelaparan dan kemiskinan. Penduduk indonesia, sebagai negara berkembang, menghabiskan 80% pendapatannya untuk belanja pangan. Guncangan harga pangan tentu akan langsung mempengaruhi akses dan konsumsi pangan penduduk.  

Fenomena kedelai memberikan bukti pemerintah tak serius mengurus pangan dengan dengan menyerahkannya pada pasar. Pemerintah menjerumuskan diri masuk dalam jerat pedagang dan perdagangan pangan yang dilakukan perusahaan transnasional dan negera maju. Pada level ini, Negara sudah dikalahkan pasar. Kedaulatan atas pangan tidak lagi dimiliki.

]]>
http://kedaulatanpangan.net/2013/09/bencana-kedelai/feed/ 0
Banjir Pestisida http://kedaulatanpangan.net/2013/09/banjir-pestisida/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=banjir-pestisida http://kedaulatanpangan.net/2013/09/banjir-pestisida/#comments Mon, 30 Sep 2013 03:55:59 +0000 Ayip http://kedaulatanpangan.net/?p=870 Jam baru menunjukkan pukul 7.05, matahari sudah cukup hangat saat saya mengayuh sepeda menyusuri jalan Tien Soeharto yang membelah sawah, membentang dari simpang lima tugu mangga hingga kilang pengolahan pertamina Indramayu. Tak jauh dari rumah, hamparan sawah membentang kanan kiri jalan.

Sesaat menyurusi jalan, udara segar berganti dengan aroma khas pestisida.  Blok sawah Pekandangan terlewati. Terlihat lima petani sedang menyemprot sawahnya.
 Selepasnya, blok sawah kalibuntu dilalui. Tak berbeda dengan sebelumnya. Beberapa petani sedang menyemprotkan pestisida di sawahnya. Baunya tajam, menusuk hidung, menyesakan nafas. Mengirupnya dalam waktu lama sungguh membuat kepala pusing mual.

Pun demikian dengan blok ciwatu yang berbatasan langsung dengan kilang pertamina, balongan. Sebagian petani menyemprot padinya dengan pestisida. Sebagian lagi sedang memeriksa kondisi tanaman padinya. Ketiga blok ini merupakan salah satu area produksi padi.

Kondisi tanaman padi di ketiga blok ini bervariasi dari yang bunting, keluar malai  hingga menguning menjelang panen. Pestisida tentu bukan barang baru bagi petani di Balongan Indramayu. Saban musim mereka menggunakannya untuk mengantisipasi atau mengurangi serangan hama penyakit. “Supaya lebih “adem atine, jadi tenang kita” demikian ujar Dartim (46 tahun), petani di blok kalibuntu. Bagi Dartim dan petani lainnya menyemprotkan pestisida pada tanaman padinya seolah telah menjadi kewajiban. Tak peduli apakah ada atau tidak hama penyakit menyerang. 

Dengan melakukan penyemprotan petani merasa lebih aman karena ada perlindungan. “Kitanya lebih percaya diri, mas” tambah Dartim. Pestisida kemudian menjadi satu-satunya tambatan para petani ditengah absennya dukungan informasi dan pengetahuan dari pemerintah atau cerdik pandai dalam menghadapi serangan hama penyakit.

Banjir pestisida

Walaupun telah menjadi rutinitas keseharian, tahun ini dirasa berbeda. Tarsuman (51 tahun), petani di blok 
Ciwatu, mengungkapkan musim ini penggunaan pestisida meningkat. “Musim ini kita banyak beli obat” ujarnya.

Pernyataan Tarsuman benar juga, musim-musim yang lalu ketika penulis jalan di tempat ini petani yang menyemprot sedikit dan bau pestisida tidak pekat hingga ke jalanan.

Penggunaan pestisida musim ini tinggi dipicu karena serangan hama penyakit yang tinggi. Di Indramayu, khususnya hamparan balongan, wereng cokelat, sundep dan kresek dominan menyerang. Serangan ini merupakan terbesar setelah tiga tahun lalu.

“Sekarang itu kayak tiga tahun lalu, banyak penyakitnya” tutur Tarsuman. Tiga tahun lalu sawahnya juga terserang wereng. Kini lahannya yang hanya 0,7 hektare diserang sundep. Kekhawatiran jelas terpancar diwajahnya. Maklum saja lahan itulah satu-satunya tumpuan keluarga.

Untuk mengendalikan sundep ia mengaku melakukan penyemprotan setiap minggu sekali. Sejak usia tanaman 15 hari, Tarsuman sudah melakukan penyemprotan dengan frekuensi tersebut. Padahal pada musim biasa maksimum ia menyemprot paling banyak dua kali perbulan. 

Lain lagi dengan Udin (42 tahun), petani di blok pekandangan, sawahnya seluas 2800 meter persegi sebagian besar sawahnya terserang wereng.  Untuk mengurangi serangan wereng ia melakukan penyemprotan setiap lima (5) hari sekali. Jumlah yang jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan biasanya. Dahulu ia paling sebulan sekali menyemprotnya, Itupun tergantung tingkat serangannya.

Adanya serangan hama penyakit ini mendorong petani menggandakan penggunaan pestisida. Tarsuman dan Udin mengaku menggunakan 3 jenis insektisida sekaligus. Sementara Dartim memakai 2 jenis insektisida. Bahkan menurut mereka ada petani yang mengoplos insektisida hingga 5 jenis sekaligus.

Jika dirata-rata frekuensi penyemprotan para petani tersebut 10 sampai dengan 12 kali diluar masa pembenihan. Dengan jumlah sebanyak itu, para petani itu tak ubahnya sedang menggenangi sawahnya dengan pestisida hingga meluap banjir. Pestisida sebanyak itu, tentu saja tak hanya akan membunuh hama-Jika pun ada hama yang terbunuh- namun juga para pemangsa/musuh alami yang mati. Di batang-batang padi milik pak Udin, tak satupun ditemukan laba-laba yang merupakan musuh alami wereng.

Para petani itu mengaku sengaja mengoplos aneka pestisida itu supaya lebih manjur. “Kalo dicampur lebih kuat, penyakitnya pada mati” ungkap Dartim. Sementara Udin mengatakan alasan mencampur karena dikhawatirkan kalo yang satu jenis tidak mempan, masih ada yang lainnya.

Praktek mengoplos pestisida ini telah menjadi keumuman petani. Semua petani di Indramayu melakukan hal yang sama. Mengenai bahaya pencampuran ini, para petani tak peduli. Jangankan bahayanya terhadap lingkungan, pada kesehatan dirinya sendiri pun tak dihiraukan. Pencampuran dilakukan dengan tangan langsung dan terbuka tanpa sarung tangan. Pada saat penyemprotan sama sekali tak menggunakan masker. Bahkan selama penyemprotan mereka bebas merokok atau makan.

Praktek ini dilakukan karena para petani ini mengaku tak mengetahui atau mendapatkan informasi tentang ini. Para petani mengaku tak penyuluh pernah memberikan informasi soal ini. Alih-alih memberikan alternatif pemecahan masalah hama penyakit dan informasi tentang pestisida, para petugas justru sering menawarkan jenis pestisida tertentu yang menjadi rekanannya.

Peningkatan penggunaan pestisida tentu saja membuat pengeluaran semakin banyak. Hal ini juga dikeluhkan Tarsuman, menurutnya biaya pembelian pestisida ini jauh lebih banyak dari biaya lain dan meningkat dari musim sebelumnya. Untuk menyediakan kebutuhan pestisida bagi sawahnya yang hanya 1400 meter persegi, ia harus mengeluarkan biaya ekstra.

Dalam satu kali penyemprotan tarsuman menggunakan empat jenis. Setiap jenis harganya bervariasi dari yang termurah 65 ribu sampai yang termahal 135 ribu per botol sedang. Untuk musim kali ini Trasuman mengaku menggunakan yang lebih malah dari biasanya yaitu 75 ribu perbotol.

Untuk satu botol ukuran 150 ml dapat dipakai hingga 4 kali penyemprotan. Jika penyemprotan 12 kali maka dibutuhkan 3 botol pestisida per jenis. Dengan harga rata-rata pestisida yang digunakan adalah 75 ribu, maka kebutuhan total biaya untuk membeli pestisida sebesar Rp. 900 ribu rupiah. Angka ini jauh lebih tinggi dari biasanya yang hanya sekitar 200-400 ribu.

]]>
http://kedaulatanpangan.net/2013/09/banjir-pestisida/feed/ 0
kedaulatan Benih, pasca putusan MK terhadap UU No 12 tahun 1992 http://kedaulatanpangan.net/2013/09/kedaulatan-benih-pasca-putusan-mk-terhadap-uu-no-12-tahun-1992/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=kedaulatan-benih-pasca-putusan-mk-terhadap-uu-no-12-tahun-1992 http://kedaulatanpangan.net/2013/09/kedaulatan-benih-pasca-putusan-mk-terhadap-uu-no-12-tahun-1992/#comments Mon, 30 Sep 2013 03:52:11 +0000 Ayip http://kedaulatanpangan.net/?p=867 Kamis, 18 Juli 2013 lalu merupakan hari yang penting bagi petani pemulia benih. Pada hari itu, upaya uji materil Undang-undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang diajukan perwakilan petani pemulia benih dan jaringan NGO dikabulkan sebagian oleh Mahkamah konstitusi (MK).

Petani dan jaringan NGO melakukan uji materiil undang-undang ini terutama pasal 5, 6, 9, 12 dan 60 karena dinilai tidak melindungi petani kecil. Justru sebaliknya, empat tahun lalu, melalui undang-undang ini petani di Jawa Timur dipenjara. Petani dituduh menjiplak, mengedarkan benih tanpa merek hingga disangkakan memalsukan merek salah satu perusahaan benih jagung.

Melalui putusannya, MK mengabulkan sebagian dari permohonan, yaitu pasal 9 ayat 3 dan pasal 12 ayat 1. Putusan menyatakan adanya pengecualian bagi perorangan petani kecil. Dengan putusan ini maka perorangan petani kecil dapat melakukan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah tanpa harus izin pemerintah terlebih dahulu serta mengedarkan varietas hasil pemuliaan petani dalam negeri tanpa terlebih dahulu dilepas oleh Pemerintah.

Benih dan petani

Upaya uji materil ini cukup beralasan dan sangat penting karena terkait erat dengan kehidupan petani, keberadaan dan keberagaman flasma nutfah. Bagi petani, adanya keharusan izin dari pemerintah untuk melakukan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah mengecilkan arti petani dan benih. Pada kenyataannya benih dan petani adalah senyawa yang tak terpisahkan. Keduanya saling mendukung tergantung, tak terpisahkan.

Sejarah menunjukkan perkembangan pertanian dimulai dengan proses pencarian dan pengumpulan atau fase berburu meramu. Dilanjutkan dengan fase bercocok tanam, bercocok tanam dan pengolahan, lalu fase bercocok tanam, bercocok tanam dan pengolahan serta perdagangan. Kesemuanya itu merupakan kesatuan yang utuh dari perkembangan budaya petani.

Melalui kegiatan pencarian, pengumpulan, pemulianaan dan seleksi, petani menjadi aktor utama tersedianya benih yang beragam di dunia saat ini.  Sejak tahun 1960an petani memelihara, menanam dan memberikan sumbangan1,9 juta jenis tanaman pada bank benih dunia. Padahal industri hanya 72.500 jenis saja. Khusus tanaman pangan petani memuliakan 5000 tanaman pangan. Sementara industri hanya 150 jenis saja (ETC Group, 2009).

Petani pemulia benih memberikan kontribusi yang besar bagi ketersediaan pangan dunia. Dari benih lokal yang dikelolanya petani mampu menyediakan pangan hingga 70%. Sementara industri hanya mampu menyediakan 30% saja (ETC Group, 2009).

Kerja keras petani memungkinkan keragaman benih di Indoensia terus terjaga. Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI) menungkapkan bahwa petani di Indonesia menanam, memelihara dan muliakan aneka benih tanaman pangan secara mandiri. Hingga tahun 2012, ada 27 jenis padi, 5 jenis jagung, dan 2 kedelai hasil penangkaran dan pemuliaan anggota AB2TI di Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Bartam DIY dan Jawa Timur yang telah dibudidayakan oleh petani anggota AB2TI. Jumlah ini tentu lebih kecil dari yang dikelola semua petani Indonesia.

Dukung petani pemulia

Pemerintah, setiap tahunnya mengalokasikan banyak anggaran untuk subsidi benih. Kurun 2010-2013, pemerintah mengalokasikan tidak kurang 3.856 triliun rupiah. Anggaran tahun 2013, meningkat tajam menjadi 1,454 triliun rupiah dari sebelumnya 129 miliar rupiah tahun 2012.

Subsidi benih dilakukan untuk menyediakan benih bermutu sehingga target produksi dapat tercapai. Sekedar mengingat, pemerintah menargetkan swasembada padi, kedelai, jagung, gula, dan daging. Khusus untuk beras, tahun 2014 ditargetkan adanya cadangan pangan sebesar 10 juta ton. Alokasi anggaran ini menjadi bagian dari upaya pencapaian target tersebut.

Namun sayang upaya penyediaan benih bermutu untuk peningkatan produksi tak berjalan sesuai rencana. Peningkatan produksi tak sesuai harapan, serangan hama penyakit tanaman pangan terjadi hampir sepanjang tahun. Selain karena dampak perubahan iklim, penggunaan benih subsidi dirasa lebih rentan terhadap serangan hama penyakit terutama wereng dibandingkan jenis lokal menyebabkan resiko kegagalan lebih tinggi.

Pengalaman dilapangan menunjukkan, pada tanaman padi, serangan hama penyakit lebih sering menyerang tanaman dari benih hibrida ‘bermutu‘ yang didatangkan dari luar daerah atau negeri.

Peningkatan alokasi anggaran untuk subsidi benih memang masih penting dilakukan. Namun perlu dilihat lebih jauh lagi pendekatan dan model subsidi ini. Besarnya anggaran mendorong meningkatnya jumlah benih yang diberikan kepada petani. Sayangnya benih subsidi umumnya bukanlah benih spesifik lokasi namun didatangkan dari luar daerah bahkan luar negeri. Umumnya benih yang diberikan pada petani dalam skema subsidi ini adalah hanya terdiri dari sedikit jenis saja.

Dengan semakin sedikit jenis benih yang digunakan maka keragaman flasma nutfah semakin tereduksi. Berkurangnya keragaman flasma nutfah dapat membahayakan situasi ketahanan pangan. Hal ini dimungkinkan karena jika terjadi kegagalan tidak ada lagi pilihan jenis yang lain.

Pengalaman 2008 menunjukkan bahwa negara yang memiliki keragaman jenis pangan tahan akan guncangan harga ketika terjadi krisis pangan. Sebaliknya negara yang mengandalkan pangan dengan jenis terbatas dan diperdagangkan dipasar internasional mengalami ketidaktahanan pangan.

Belajar dari hal diatas maka sudah seharusnya pemerintah melakukan pengawasan dan pelaksanaan amar putusan MK dengan konsisten. Segera memberikan dukungan pada para petani pemulia benih. Dengan mengalihkan dana subsidi benih untuk pengembangan benih yang dimiliki petani dan memperkuat kelembagaan petani. Pencapaian ketahanan pangan, kemandirian dan kedaulatan pangan dengan jelas mensyaratkan adanya aspek lokalitas. Dalam hal benih tidak ada lagi alasan bagi pemerintah untuk mengagulkan benih impor. Pada kenyataannya benih lokal lebih tahan dan sesuai dengan kondisi iklim mikro wilayah kita.

 

 

Catatan pasal yang dikabulkan oleh MK.

Pasal 9 ayat (3) Sistem Budidaya Tanaman. “Kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin.”

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman menjadi Kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin kecuali untuk perorangan petani kecil

Pasal 12 ayat (1) UU Sistem Budidaya Tanaman.  Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu dilepas oleh Pemerintah.

 Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman menjadi, ‘Varietas hasil pemuliaan atau introduksi dari luar negeri sebelum diedarkan terlebih dahulu dilepas oleh Pemerintah kecuali hasil pemuliaan oleh perorangan petani kecil dalam negeri

]]>
http://kedaulatanpangan.net/2013/09/kedaulatan-benih-pasca-putusan-mk-terhadap-uu-no-12-tahun-1992/feed/ 0
Menagih Janji Pemerintah untuk Swasembada Kedelai dan Berdaulat Pangan http://kedaulatanpangan.net/2013/09/menagih-janji-pemerintah-untuk-swasembada-kedelai-dan-berdaulat-pangan/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=menagih-janji-pemerintah-untuk-swasembada-kedelai-dan-berdaulat-pangan http://kedaulatanpangan.net/2013/09/menagih-janji-pemerintah-untuk-swasembada-kedelai-dan-berdaulat-pangan/#comments Mon, 30 Sep 2013 03:48:43 +0000 Ayip http://kedaulatanpangan.net/?p=864 Dengan dalih stabilisasi harga kedelai pemerintah mengeluarkan paket kebijakan pembebasan bea masuk impor kedelai hingga 0% dan berupa pemberikan kemudahan impor bagi bulog, BUMN, Koperasi dan swasta. Volume impor pun ditambah hingga 1.1 juta ton untuk tahun ini. Kebijakan ini sungguh menunjukkan kegagalan pemerintah. Demikian pandangan Said Abdullah dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP).

“Kebijakan ini jelas menunjukkan pemerintah tidak berpihak ke petani produsen kedelai dalam negeri. Penghapusan tarif impor hanya akan menempatkan kedelai lokal dan petani makin tersudut. Harga turun, produksi berkurang, akhirnya akan semakin jauh dari kata swasembada dan berdaulat pangan” ungkap Said.

Pemerintah gagal menjalankan undang-undang terkait pangan yang mengamanatkan perwujudan kedaulatan pangan. Alih-alih memberikan dukungan penuh pada petani kedelai, pemerintah justru tunduk pada tekanan importir dan pedagang. Kenyataan ini tak hanya menunjukan ketidakpedulian pemerintah pada petani juga menunjukkan kegagalan pemenuhan janji swasembada kedelai tahun 2014.

Dwi Andreas Santosa, akademisi IPB menyatakan bahwa ketergantungan pada impor membahayakan Indonesia. Kita harus mandiri dan berdaulat. Bukan sebaliknya malah mengabdikan diri pada rezim perdagangan internasional. “Tergantung pada impor bisa merugikan bangsa ini karena diatur oleh negara lain. Dalam jangka panjang kedaulatan bangsa ini benar-benar bisa hilang” ujarnya.

Dukungan pemerintah pada petani kedelai mutlak diperlukan jika ingin mencapai swasembada kedelai. Pemerintah harusnya mau dan mampu melakukannya. Negara maju seperti amerika saja tahun 2012 mengalokasikan 172 milyar USD untuk menyubsidi petaninya. Subsidi diberikan mulai dari input produksi hingga perlindungan harga bahkan bea ekspor produk petani.

Sementara itu Saikhu, petani kedelai dari Nganjuk mengungkapkan bahwa jaminan harga dari pemerintah mutlak diperlukan untuk meningkatkan minat petani menanam kedelai. “Sekarang petani lebih banyak menanam jagung karena harganya bagus. Kedelai harganya jauh dari menguntungkan. Kadang modal saja tidak kembali” tegasnya.

Mengomentari berlakunya harga beli petani sebesar Rp. 7.000/kg, Timin Kartodihardjo, petani kedelai Nganjuk menilai tidak akan menggerakan petani. Seharusnya harga kedelai itu 1,5 kali harga beras. Dengan harga itu petani kedelai baru bisa untung. “Harga itu terlalu kecil. hitungan kami di Nganjuk biaya produksi perkilogram mencapai Rp 7.150/kg. Dengan harga beli seperti itu petani malah rugi Rp 150/kg” ujarnya.

“Gak usah dibuat program atau apapun tapi asal ada jaminan harga maka petani akan menanam sendiri, karena petani sudah mahir dalam berbudidaya karena pengalamannya” ungkap Mujiwanto, petani dari Demak. Menurutnya para petani punya kemampuan teknis baik. Hal ini mendorong produksi yang baik. Dari pengalamannya, produksi kedelai petani sebenarnya cukup baik untuk varietas genjah seperti wilis dan anjasmoro produksi sampai 3 ton/ha. Karena tak ada insentif harga maka produksi tinggi jadi tidak bermakna dan menjadi daya tarik bagi petani.

Pencapaian sawsembada dan kedaulatan pangan tak ada jalan lain selain memberikan dukungan dan perlindungan penuh pada petani. “karena itu kami menuntut pemerintah berpihak kepada petani dengan mencabut kebijakan impor besar-besaran. Kebijakan yang dibuat harus komperhensif hulu hilir dan berikan jaminan harga yang menguntungkan menurut petani” ujar Said. Tanpa itu, mimpi swasembada dan berdaulat pangan hanya tinggal mimpi!

]]>
http://kedaulatanpangan.net/2013/09/menagih-janji-pemerintah-untuk-swasembada-kedelai-dan-berdaulat-pangan/feed/ 0
Hentikan Komersialisasi Produsen Pangan Skala Kecil! http://kedaulatanpangan.net/2013/09/hentikan-komersialisasi-produsen-pangan-skala-kecil/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=hentikan-komersialisasi-produsen-pangan-skala-kecil http://kedaulatanpangan.net/2013/09/hentikan-komersialisasi-produsen-pangan-skala-kecil/#comments Mon, 30 Sep 2013 03:43:29 +0000 Ayip http://kedaulatanpangan.net/?p=862 Seperti diberitakan media masa belakangan ini ada dua kasus yang bertalian dengan praktek suap dan korupsi yaitu impor sapi dan benih yang menyita perhatian khalayak dilingkup kerja Kementerian Pertanian. Kedua kasus tersebut melibatkan anggota legislatif, BUMN dan ada kemungkinan juga eksekutif dalam hal ini Kementerian Pertanian.

Dua kasus tersebut diyakini hanyalah puncak gunung es dari praktek-praktek serupa untuk program dan proyek lainnya di lingkup Kementerian Pertanian. Hal ini didasari atas banyaknya program yang sejenis. Belum lagi program-program Bansos yang ditenggarai menjadi bancakan dan mainan kelompok pemburu rente.

Terungkapnya kasus tersebut tentu saja melukai perasaan dan rasa keadilan para produsen pangan skala kecil (petani, peternak, nelayan, pekebun skala kecil). Program-program yang dibuat seharusnya ditujukan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan produsen pangan skala kecil yang terjadi justru dinikmati pihak lain. Pada titik ini produsen kecil sekedar menjadi “stempel” atas program dan kebijakan yang dibuat.

Banyaknya program dan kebijakan yang dibuat semestinya berkorelasi positif dengan peningkatan kesejahteraan produsen pangan sekala kecil. Apalagi anggaran juga terus mengalami peningkatan. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa anggaran di Kementerian Pertanian setiap tahun terus meningkat. Jika pada tahun 2006 anggaran kementerian Pertanian 5.5 triliun naik menjadi 6.5 triliun pada tahun 2007. Setahun kemudian anggaran naik menjadi 7.2 triliun. Sementara pada tahun 2008 hingga 2012 berturut-turu naik masing-maisng menjadi 7.6 triliun, 8.0 triliun, 17.7 triliun dan 17.7 triliun.

Tak hanya anggaran Kementerian Pertanian, subsidi pun terus meningkat, contohnya subsidi benih. Subsidi benih juga mengalami peningkatan dari 479 miliar pada tahun 2007, menjadi 985,2 miliar tahun 2008 dan naik masing-masing menjadi 1,5 triliun dan 2,17 triliun pada 2009 dan 2010. Walaupun sempat menurun pada tahun 2011 menjadi 120, 3 miliar namun kembali naik menjadi 279,9 miliar pada 2012.

Besarnya anggaran dan dana subsidi pada kenyataannya tidak diterima sepenuhnya oleh produsen pangan skala kecil. Dalam berbagai kajian yang dilakukan nyata bahwa anggaran yang dikucurkan lebih banyak diselewengkan. Dengan kata lain tak sampai ke sasaran. Padahal penyerapan anggaran belanja Kementerian Pertanian mengalami peningkatan, yaitu dari 80,9 persen pada APBNP tahun 2007, menjadi 90,1 persen pada APBNP tahun 2011.

Terungkapnya kasus suap impor daging dan korupsi benih tersebut dengan jelas menunjukkan adanya “pelarian uang rakyat untuk kepentingan kelompok tertentu. Selain itu kasus-kasus tersebut juga memperlihatkan bahwa produsen pangan skala kecil telah menjelma menjadi sekedar “komoditas”. Dengan dalih untuk kepentingan dan kesejahteraan produsen pangan skala kecil program dibuat lalu diselewengkan atau dikorupsi. Sementara produsen pangan kecil sebagai sasaran utama tak berubah situasinya. Hingga tahun 2012 BPS mencatat dari 28,59 juta jiwa penduduk miskin lebih dari setengahnya atau 18,08 juta jiwa tinggal di pedesaan berprofesi sebagai produsen pangan skala kecil.

Atas situasi ini maka produsen pangan skala kecil bisa menagih haknya karena kegagalan pemerintah selaku penyelenggara negara memenuhinya. Tak ada piliha lain bagi pemerintah selain segera memenuhi hak-hak produsen pangan skala kecil dengan mejalankan program dan kebijakan sesuai dengan kebutuhan mereka. Pemerintah harus melibatkan produsen pangan skala kecil dalam perencanaan, implementasi dan pengawasan program dan kebijakannya. Dengan demikian produsen pangan skala kecil menjadi pemilik dari pembangunan itu sendiri bukan sekedar pelengkap apalagi korban.

]]>
http://kedaulatanpangan.net/2013/09/hentikan-komersialisasi-produsen-pangan-skala-kecil/feed/ 0
Impor Hortikultura untuk Siapa? http://kedaulatanpangan.net/2013/07/854/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=854 http://kedaulatanpangan.net/2013/07/854/#comments Mon, 01 Jul 2013 06:38:28 +0000 devi http://kedaulatanpangan.net/?p=854 Dengan dalih untuk menjaga stabilitas harga sekaligus merdam dampak kenaikan BBM, pemerintah lagi-lagi membuka pintu impor untuk 13 produk hortikultura dengan dikeluarkannya Surat Persetujuan Impor (SPI) untuk semester II tahun 2013. Total impor ke 13 produk hortikultura tersebut sebanyak 260.064 ton.

Dibukanya (kembali) keran impor makin meningkatkan impor produk hortikultura Indonesia. Pada tahun 2010 impor hortikultura sebesar 1,5 juta ton dengan nilai 1,2 miliar USD meningkat menjadi 2,05 juta ton dan nilainya 1,6 miliar USD pada tahun 2011. Sementara pada tahun 2012 volume impor menembus angka 2,2 juta ton dengan nilai perdagangan 1,8 miliar USD. Naiknya angka impor ini menyebabkan neraca perdagangan hortikutura Indonesia negatif. Tahun 2010 neraca volume dan nilai perdagangan defisit sebesar 1,1 juta ton dan 902 juta USD. Tahun 2011, defisit 1,6 juta ton dan 1,1 miliar USD. Adapun tahun 2012, untuk periode November-Desember saja sudah defisit 1.7 juta ton dengan neraca nilai perdagangannya sebesar -1.3 miliar USD.

Bertambahnya impor produk hortikultura jelas akan memberikan tekanan pada produk petani. Harga produk hortikultura petani akan tertekan karena umumnya produk impor mendapat subsidi impor dari negera asal sehingga harganya lebih murah. Hampir setiap tahun secara berulang-ulang fenomena hancurnya harga produk hortikultura petani terjadi. Kentang, wortel, cabai, dan bawang produksi petani merupakan contohnya.

Namun apa yang dilakukan pemerintah? Alih-alih memberikan proteksi dan insentif bagi petani agar terus meningkatan produksi, justru menghancurkannya dengan membuka keran impor. Hal ini memberikan gambaran kalau pemerintah memang tak benar-benar berpihak kepada petani. Rendahnya produksi, gejolak harga tidaklah terjadi hanya saat ini saja, tapi sudah sangat lama. Harusnya kita semua belajar, mencari cara baru, membuat terobosan bukan mengulang-ngulang resep yang sama yang justru makin memperlemah produksi dalam negeri.
Dengan memilih impor apakah betul harga dapat stabil? Bukankah harga dibentuk oleh pasar. Dalam teori sederhananya harga terbentuk karena pengaruh supply dan demand. Jika belajar dari situasi terakhir supply dan demand tidak sepenuhnya dipengaruhi kelangkaan produksi dan peningkata permintaan semata. Faktor spekulan sangat dominan dalam pengendalian harga dipasar. Apakah pemerintah sudah siap mengawal dan memastikan bahwa spekulan tidak bermain. Jika tidak maka sebenarnya pemerintah hanya sedang memfasilitasi para spekluan semata.
Karena itu, KRKP mendesak pemerintah untuk serius mengurus persoalan produksi dan impor pangan ini khususnya hortikultura. Sudha terlalu lama situasi ini berlangsung, mestinya pemerintah segera menghentikan resep jangka pendek. Pemerintah harus mendukung dan memberikan perlindungan pada petani agar produksi terus meningkat dan secara perlahan impor terus bisa dikurangi.

Selain itu, pemerintah juga harus mampu dan lebih kuat dari pengaruh para spekluan yang hanya mementingkan keuntungan kelompok mereka saja. Pemerintah harusnya berpihak pada produsen dan konsumen, tidak sebaliknya. Saat ini pemerintah seolah kalah dari para pedagang dan spekulan. Sudah saatnya pemerintah memegang kendali. Hanya dengan ini negara kita berdaulat pangan akan terwujud seperti amanat undang-undang pangan.
Kecuali pemerintah sudah berganti fungsi menjadi pedagang!

Salam,
Said Abdullah
Manager Advokasi dan Jaringan KRKP

Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)
Sindangbarang Grande no 16, Sindangbarang, Bogor Barat, Kota Bogor 16610
Telp/fax.  0251 8423752;
                 081382151413

email: admin@kedaulatanpangan.net;

 ayip@kedaulatanpangan.net

Http// www.kedaulatanpangan.net
Http//iniayip.web.id 

]]>
http://kedaulatanpangan.net/2013/07/854/feed/ 0
Ironi Penghargaan FAO saat Gagal Swasembada http://kedaulatanpangan.net/2013/06/hebatnya-indonesia/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=hebatnya-indonesia http://kedaulatanpangan.net/2013/06/hebatnya-indonesia/#comments Fri, 07 Jun 2013 04:31:41 +0000 devi http://kedaulatanpangan.net/?p=849 Indonesia akan menjadi satu dari 34 negera yang akan mendapatkan  penghargaan dari organisasi pangan dunia, FAO akhir bulan ini. penghargaan ini diberikan karena Indonesia dianggap berhasil meningkatkan produksi pangan dan meningkatkan perlindungan sosial bagi kaum miskin.

Penghargaan ini memang patut disyukuri pemerintah ditengah sulitnya mencapai target swasembada pangan tahun 2014 dan target pengurangan kemiskinan MDGS. Penghargaannya ini memang bertolak belakang dengan fakta lapangan. Pertama, kenaikan produksi hanya sesaat bahkan ada komoditas yang grafiknya turun. Kedua, keberhasilan ini sesungguhnya tidak mencerminkan keberhasilan pemerintah yang sebenarnya. Pada kenyataanya pemerintah gagal mencapai target-target swasembadanya. Padahal waktunya tinggal satu tahun saja. Adanya penghargaan ini jangan sampai dijadikan sebagai alat politik, dan pencitraan pemerintah seolah-olah berhasil swasembada.

Pada tahun 2014 kementerian pertanian menargetkan swasembada padi, jagung, kedelai, gula dan daging. Masing-masing target produksinya adalah 76,57 juta ton untuk padi, 29 juta ton jagung, 2,7 juta ton kedelai, 3,45 juta ton gula dan 0,66 juta ton daging. Target ini diyakini tak akan tercapai jika melihat trend produksi hingga tahun 2012 lalu. Pada tahun 2012, produksi padi hanya 6,8 juta ton, jagung 17 juta ton, kedelai 783 ribu ton. Sedangkan gula dan daging, produksi 2011 masing-masing 2,2 juta ton dan 465 ribu ton.
Situasi ini mengakibatkan laju impor pangan terus meningkat. Hingga tahun 2011, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor tanaman pangan Indonesia telah menembus angka 7 miliar USD dengan volume impor mencapai 15,3 juta ton. Adapun neraca perdagangannya telah negatif hingga 6,4 miliar USD.

Situasi ini mengkhawatirkan karena banyak kajian menunjukkan bagi negara berkembang peningkatan ekspor memberikan dampak posifit pada pertumbuhan ekonomi. Sementara impor mempunyai pengaruh yang negatif bagi pertumbuhan ekonomi. semakin besar impor, semakin landai pertumbuhan ekonominya.

Meningkatnya impor tidak hanya menguras devisa negera namun juga memberikan tekanan yang luar biasa pada petani. Apalagi ditengah langkanya proteksi pemerintah terhadap petani dan produk-produknya. Produk petani kalah bersaing dengan pangan impor yang lebih murah. Akibatnya petani tidak mengalami peningkatan pendapatan secara signifikan, tetap bergelut dengan kemiskinan dan rawan pangan. Hingga akhir 2012, angka kemiskinan hanya turun 0,3% menjadi 11,66% atau 29 juta jiwa. Padahal target penurunan kemiskinan hingga 8%. Dari jumlah itu sebanyak 18 juta jiwa atau 64% berada di pedesaan yang mayoritas berprofesi sebagai petani gurem dan nelayan tradisional.

Dengan adanya penghargaan ini sudah selayaknya pemerintah melihat realitas yang ada untuk bekerja secara sungguh-sungguh. Pertumbuhan produksi pangan yang terjadi sesaat tentu tak bisa dibanggakan dan dipandang sebagai keberhasilan terlebih tak sampai memenuhi target.

Semestinya pertumbuhan produksi diskenariokan jangka panjang, berkelanjutan dan berkeadilan. Berkelanjutan mungkin dicapai dengan pendekatan produksi yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim. Sementara berkeadilan hendaknya memberikan dampak positif bagi subyek utama produksi pangan yaitu petani. Jika selama ini petani hanya dipandang sebagai alat produksi, saatnya menjadikan petani sebagai aktor penting yang perlu disejahterakan kehidupannya.
Apalah arti penghargaan jika tak membawa kebaikan bagi petani, rakyat dan negeri ini.

Info lebih lanjut:
Said Abdullah
Manager Advokasi dan jaringan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP)
Sindangbarang Grande No 16, Sindangbarang, Bogor
Telp/fax. 0251 8423752, 0813 82 151413
Email: admin@kedaulatanpangan.net <mailto:admin@kedaulatanpangan.net> , ayip@kedaulatanpangan.net <mailto:ayip@kedaulatanpangan.net>
www.kedaulatanpangan.net
www.iniayip.web.id

]]>
http://kedaulatanpangan.net/2013/06/hebatnya-indonesia/feed/ 0